Pertempuran berdarah pecah lagi di perbatasan Thailand dan Kamboja. Dua negara tetangga di Asia Tenggara ini kembali bersitegang di wilayah sengketa yang sudah lebih dari seabad tak kunjung selesai.
Pada Kamis (24/07), 12 orang dilaporkan tewas akibat bentrok bersenjata. Kendaraan lapis baja dan peluncur roket dikerahkan. Wilayah perbatasan ditutup. Warga sipil mengungsi. Hubungan diplomatik putus.
Saling serang ini bukan kejutan. Ini hanya episode terbaru dari konflik laten antara dua negara yang sejarahnya disulam oleh trauma kolonialisme dan ambisi kekuasaan.
Kali ini pemicunya adalah kematian seorang tentara Kamboja pada Mei lalu. Tapi sesungguhnya, yang terjadi adalah eksplosi dari ketegangan politik dan ego nasionalisme yang terus menumpuk selama bertahun-tahun.
Thailand dan Kamboja bukan hanya berseteru soal batas tanah. Ini tentang harga diri, pengaruh regional, dan pergumulan dinasti kekuasaan.
Kamboja, yang kini dipimpin Hun Manet—putra dari mantan penguasa otoriter Hun Sen—ingin menunjukkan ketegasan.
Hun Manet berada di bawah bayang-bayang ayahnya. Ia masih mencari legitimasi dan otoritas penuh di panggung nasional maupun internasional.
Di sisi lain, Thailand dipimpin oleh Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu Thaksin Shinawatra, tokoh kontroversial yang juga menjadi simbol kebangkitan kembali dinasti politik yang sempat ditumbangkan kudeta militer.
Namun posisi Paetongtarn sedang rapuh. Ia diskors oleh Mahkamah Konstitusi, setelah percakapan pribadinya dibocorkan ke publik oleh pihak yang dekat dengan Hun Sen.
Apa yang tampak sebagai konflik militer di perbatasan, pada dasarnya adalah permainan catur politik elite dua negara.
Dan seperti biasa, rakyat sipil menjadi pion yang dikorbankan.
Sejarah mencatat bahwa wilayah sengketa ini selalu jadi pemicu ketegangan. Dari konflik kuil Preah Vihear tahun 1958, 1961, hingga 2008 dan 2011—semuanya berbasis klaim nasionalisme atas situs budaya dan perbatasan yang tidak jelas.
Tapi kini konflik diperparah oleh faktor domestik masing-masing negara.
Kamboja sedang berupaya mengamankan transisi kekuasaan dinasti dari Hun Sen ke Hun Manet.
Sementara Thailand terjebak dalam politik koalisi yang rapuh, penuh tekanan militer, dan trauma sejarah kudeta.
Kedua pemimpin muda ini belum sepenuhnya menguasai mesin kekuasaan negara mereka.
Dan seperti pemimpin muda di banyak negara lain, mereka cenderung menggunakan konflik luar untuk mengalihkan tekanan dalam negeri.
Padahal, dalam dua bulan terakhir sebelum bentrok ini, kedua negara sudah saling menghukum lewat embargo buah, listrik, dan internet.
Saling boikot sudah terjadi. Provokasi sudah terjadi. Dan yang terjadi di perbatasan hanyalah puncaknya.
Media di kedua negara memperkeruh situasi dengan framing nasionalis yang agresif.
Kamboja menuduh Thailand melakukan agresi dan menggunakan “kekuatan berlebihan”.
Sementara Thailand menganggap Kamboja sebagai provokator yang tidak menghormati batas wilayah.
Pernyataan resmi kedua pihak menunjukkan bahwa diplomasi sudah lumpuh.
Lebih dari itu, ada kekosongan kepemimpinan yang visioner di Asia Tenggara.
ASEAN sebagai organisasi regional tak mampu berbuat banyak.
Tidak ada desakan, tidak ada mediasi. Semua seakan menunggu siapa yang lebih dulu kelelahan.
Sikap pasif ini sangat berbahaya. Karena sejarah membuktikan bahwa konflik seperti ini bisa dengan cepat berubah menjadi perang terbuka bila tidak ditangani serius.
Apalagi saat ini, kawasan Asia Tenggara berada dalam tekanan geopolitik global.
Amerika Serikat dan China sama-sama punya kepentingan strategis di wilayah ini.
Konflik sekecil apapun bisa dimanfaatkan sebagai alat tawar dalam konflik yang lebih besar.
Belum lagi dampak ekonomi langsung dari konflik ini.
Perdagangan lintas perbatasan lumpuh. Ribuan warga kehilangan penghasilan. Proyek infrastruktur tertunda. Sektor pariwisata terpukul.
Dan yang paling mengerikan, jika konflik ini berlanjut, arus pengungsi bisa memicu krisis kemanusiaan baru.
Kita tidak bicara soal perang besar. Tapi tentang perang reputasi, harga diri, dan politik domestik.
Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya tanah, tapi juga masa depan stabilitas kawasan.
Lalu, apa yang bisa dilakukan?
Pertama, kedua negara harus menahan diri dan segera melibatkan pihak ketiga dalam mediasi.
PBB atau ASEAN harus didorong untuk memfasilitasi dialog yang adil, netral, dan transparan.
Kedua, hentikan perang narasi di media. Kedua negara harus sepakat untuk tidak menggunakan media sebagai alat provokasi.
Ketiga, buka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional untuk membantu warga sipil yang terdampak.
Keempat, pemimpin kedua negara harus mengesampingkan ego pribadi dan dinasti politik.
Hun Manet maupun Paetongtarn Shinawatra harus membuktikan bahwa mereka pemimpin sejati—bukan sekadar bayangan dari ayah masing-masing.
Keduanya harus berani memilih damai, bukan karena lemah, tapi karena bijak.
Jika mereka benar-benar ingin dikenang sebagai pemimpin, bukan pewaris kekuasaan, inilah momen mereka.
Konflik Thailand-Kamboja bukan hanya tentang sejarah yang belum selesai, tapi tentang masa depan Asia Tenggara yang dipertaruhkan.
Jika dua negara bertetangga yang memiliki sejarah panjang bisa duduk bersama dan berdamai, itu akan menjadi sinyal kuat bagi dunia.
Bahwa Asia Tenggara bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, tanpa harus meniru Timur Tengah atau menjadi pion geopolitik negara besar.