Balikpapan – Dari sekitar 12.500 lulusan SMP setiap tahun di Kota Balikpapan, hanya separuh yang dapat melanjutkan ke SMA negeri. Kondisi ini dipandang sebagai situasi darurat pendidikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, yang menyoroti ketimpangan daya tampung sekolah menengah atas di kota penyangga Ibu Kota Nusantara tersebut.
“Lulusan SMP itu kurang lebih 12.500 lebih. SMA baru bisa menampung sebanyak 51%. Sisanya ke swasta,” ungkap H. Baba di kantor DPRD Kaltim, Jumat (4/7/2025), menggarisbawahi bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta yang memerlukan biaya lebih besar.
Menurutnya, banyak orang tua mengeluhkan tingginya biaya masuk sekolah swasta, khususnya terkait pungutan uang gedung. Menyikapi hal ini, H. Baba mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan skema subsidi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membantu meringankan beban biaya siswa yang masuk sekolah swasta.
“SMA swasta ada uang gedung. Apa bisa di komparasi melalui BOSDA untuk sekolah swasta? Ada subsidi untuk uang gedung,” ujarnya menyarankan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah meminta secara langsung kepada pemerintah provinsi agar membangun unit sekolah baru, baik SMA maupun SMK, di Kota Balikpapan. Langkah ini dinilai sebagai solusi mendesak untuk menutup kesenjangan antara jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk dibangunkan SMA/SMK di Kota Balikpapan,” tegas H. Baba.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi menyeluruh terkait kondisi seluruh SMA dan SMK di Kalimantan Timur untuk merumuskan solusi jangka panjang atas ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.
Dengan meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun dan belum seimbangnya daya tampung sekolah negeri, pembangunan sekolah baru dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Hal ini bertujuan agar seluruh siswa dapat menikmati pendidikan menengah yang layak, terjangkau, dan merata, tanpa terhambat biaya atau keterbatasan infrastruktur. (ADV).