Samarinda – “Bebas biaya, tapi jangan bikin bingung.” Ungkapan ini menggambarkan respons Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, terkait program unggulan Pemprov Kaltim bertajuk “GratisPol” yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Salah satu poin program itu adalah penyediaan seragam sekolah gratis bagi seluruh peserta didik di Kalimantan Timur.
Program pendidikan gratis ini sejatinya menuai sambutan positif dari masyarakat. Namun, menurut Fadly, masih banyak aspek teknis yang perlu diperjelas sebelum benar-benar dijalankan. Ia menyampaikan pendapatnya saat ditemui di Gedung Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kalimantan Timur, Jumat (30/5/2025).
“Secara prinsip tentu kita mendukung upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Termasuk soal seragam gratis ini,” ujar Fadly.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dirancang secara matang, terutama dalam penentuan jenis seragam yang akan diberikan. Pasalnya, sekolah memiliki beragam jenis seragam, mulai dari seragam nasional, batik, pramuka, hingga seragam olahraga.
“Kalau di sekolah itu kan ada beberapa jenis seragam. Nah ini yang perlu diperjelas, seragam mana saja yang akan digratiskan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa informasi awal yang ia terima menyebut hanya satu atau dua jenis seragam yang mungkin bisa dibagikan secara cuma-cuma. Hal ini tak lepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltim.
“Kemungkinan hanya satu atau dua item saja yang bisa diberikan secara gratis. Karena kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi harus diprioritaskan yang benar-benar esensial,” lanjutnya.
Menurut Fadly, kesuksesan program ini akan sangat bergantung pada kejelasan mekanisme pendistribusian serta koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah.
“Jangan sampai nanti justru terjadi ketimpangan atau keterlambatan distribusi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk segera menetapkan pedoman teknis dan menyosialisasikannya secara luas kepada publik.
“Masyarakat ingin tahu kapan program ini berjalan, bagaimana prosedurnya, dan siapa saja yang berhak menerima. Harus ada sosialisasi secara masif supaya tidak ada kesimpangsiuran informasi di lapangan,” pungkasnya.
Program “GratisPol” merupakan salah satu janji kampanye pasangan Rudy–Seno, yang kini mulai diwujudkan di awal masa kepemimpinannya. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan serta mengurangi beban ekonomi keluarga peserta didik. (ADV).