Semarang – Pendidikan yang berkualitas bukan hanya tentang ruang kelas, tetapi juga tentang menghadirkan harapan bagi masa depan. Semangat itu menjadi landasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai menerima peserta didik pada 31 Juli 2026. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama yang memberikan layanan pendidikan tanpa biaya sekaligus menghadirkan fasilitas yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Berbagai persiapan terus dimatangkan menjelang operasional sekolah. Mulai dari proses rekrutmen peserta didik, penyelesaian pembangunan gedung dan asrama, penyediaan sarana serta prasarana, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjadi fokus utama pemerintah. Seluruh perkembangan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026), dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pekerjaan Umum, dan para kepala Sekolah Rakyat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, mengatakan rapat koordinasi digelar untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal sehingga operasional Sekolah Rakyat permanen dapat dimulai tepat waktu.
“Hari ini kita rapat untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat karena sudah memasuki tahun ajaran baru. Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu, kita berkoordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” ujar Sumarno.
Ia menjelaskan salah satu tantangan yang masih dihadapi ialah proses penerimaan peserta didik, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi target. Sebagai solusi, pemerintah akan menyesuaikan jumlah rombongan belajar di tingkat SD menjadi satu kelas, sementara alokasi kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki jumlah peminat lebih banyak.
Di sisi lain, pembangunan berbagai fasilitas pendukung terus dipercepat, terutama penyelesaian asrama yang menjadi bagian utama konsep Sekolah Rakyat. Seluruh peserta didik nantinya diwajibkan tinggal di asrama selama mengikuti proses pendidikan sehingga kesiapan bangunan menjadi prioritas menjelang operasional sekolah.
“Kami kejar bersama teman-teman dari Pekerjaan Umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas sudah siap,” katanya.
Sumarno juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif berkoordinasi apabila masih ditemukan kendala di lapangan, termasuk kebutuhan fasilitas dasar seperti penyediaan air bersih. Menurutnya, berbagai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui solusi sementara, misalnya dengan penyediaan tangki air, hingga infrastruktur permanen selesai dibangun.
Selain mengejar penyelesaian fisik bangunan, pemerintah daerah diminta melakukan asesmen terhadap seluruh sarana dan prasarana yang masih dalam tahap pengerjaan. Penilaian tersebut difokuskan pada aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan peserta didik agar seluruh fasilitas benar-benar siap digunakan.
“Kami meminta kabupaten/kota melakukan asesmen terhadap sarana dan prasarana yang masih dibangun. Yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Sumarno menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang bertujuan membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan taraf hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, kualitas fasilitas yang disediakan tidak boleh sekadar memenuhi standar minimum, tetapi harus mampu memberikan lingkungan belajar yang lebih baik.
“Jangan sampai ala kadarnya. Justru harus lebih baik daripada yang diterima anak-anak dari keluarga mampu, karena ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk mengangkat derajat anak-anak agar memiliki masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengatakan pembangunan kompleks Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sukoharjo memang belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Dari sisi kesiapan asrama memang belum selesai, tetapi kami terus mendorong agar sesuai target. Operasional tetap kami upayakan dimulai pada 31 Juli,” kata Septina.
Ia menambahkan, SRMA 17 Surakarta telah menyiapkan sebanyak 188 peserta didik untuk mengikuti tahun ajaran perdana di kompleks Sekolah Rakyat permanen tersebut.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Tengah. Dari sepuluh sekolah permanen tersebut, tujuh sekolah telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan matrikulasi, sedangkan tiga sekolah lainnya masih menunggu penyelesaian pembangunan fasilitas. Pemerintah juga terus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dengan target seluruh formasi guru dapat terpenuhi sebelum 31 Juli 2026 sehingga operasional seluruh Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal pada tahun ajaran 2026/2027.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kementerian terkait, serta seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar secara gratis, tetapi juga menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mampu membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jawa Tengah.