Jakarta – Gelombang aspirasi rakyat kembali menyeruak melalui media sosial setelah akun @malakaproject.id mengunggah rangkaian poster berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada Presiden Prabowo, DPR, partai politik, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Unggahan ini, yang disertai tagar #resetindonesia, viral dengan ratusan ribu suka serta puluhan ribu komentar, menandakan besarnya atensi publik terhadap arah pemerintahan ke depan.
Dalam tuntutan yang diberi tenggat [5 September 2025], publik mendesak pemerintah segera menarik TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen atas korban kekerasan dalam demonstrasi Agustus lalu, membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, hingga memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap pengunjuk rasa. Selain itu, DPR diminta membekukan kenaikan gaji dan tunjangan, mengumumkan transparansi anggaran, serta mendorong pemeriksaan etik dan hukum terhadap anggotanya yang bermasalah.
“Pecat atau beri sanksi tegas kader DPR yang memicu kemarahan publik. Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil,” demikian bunyi salah satu poin yang ditujukan kepada pimpinan partai politik.
Selain itu, rakyat juga menuntut Kementerian bidang ekonomi memastikan upah layak bagi seluruh pekerja, melindungi buruh kontrak, hingga mencegah PHK massal. “Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing,” demikian isi poin lainnya.
Tidak hanya dalam jangka pendek, publik juga menyodorkan delapan tuntutan reformasi besar dengan tenggat [31 Agustus 2026]. Poin itu meliputi reformasi DPR secara menyeluruh, penguatan oposisi politik, revisi UU Kepolisian, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, hingga peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dianggap membebani rakyat.
Rangkaian tuntutan ini dirangkum dari suara jutaan netizen, 211 organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah pernyataan sikap mahasiswa dan lembaga hukum. Bahkan, petisi daring di Change.org yang mengusung agenda reformasi transparansi dan keadilan disebut telah menerima dukungan lebih dari 40 ribu tanda tangan.
“Buktikan suara rakyat didengar,” tulis salah satu poster yang diunggah akun tersebut, menegaskan bahwa desakan publik bukan sekadar retorika, melainkan ultimatum moral kepada pemimpin negara.
Kini, publik menunggu langkah nyata dari pemerintah, DPR, dan institusi terkait: apakah tuntutan ini akan dijawab dengan tindakan nyata atau hanya berakhir sebagai gema di ruang digital.