Kerinci – Di tengah ekspektasi publik yang terus meningkat, Wakil Bupati Kerinci, Murison, kembali menegaskan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan dasar pada Jumat (20/6/2025). Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci ke-2 Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD.
Dalam agenda tersebut, para legislator menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, dr. Surmila Apri Yulisa, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, jajaran TAPD, dan kepala perangkat daerah.
Murison menilai momen ini sebagai tonggak penting dalam menyatukan arah kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyampaikan penghargaan atas pandangan fraksi DPRD yang menurutnya kritis namun konstruktif dalam menyempurnakan arah pembangunan daerah.
“Masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi catatan penting bagi kami dalam proses penyusunan dan penyesuaian anggaran yang lebih responsif dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menjelaskan tiga fokus utama yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci: pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta transparansi pengelolaan anggaran.
Fokus pertama meliputi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan usaha tani, hingga perbaikan irigasi. Kedua, sektor ekonomi akan didorong melalui program pemberdayaan UMKM, penguatan pertanian, serta promosi pariwisata lokal. Ketiga, tata kelola keuangan daerah ditegaskan akan terus dikawal melalui prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Menurut Murison, kerja sama yang erat antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi dan semangat yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi refleksi kemitraan antarlembaga untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya strategis, tapi juga berdampak langsung ke masyarakat.
Momentum ini juga mencerminkan adanya kehendak bersama untuk membangun Kerinci secara berkelanjutan dengan prinsip pemerataan dan keadilan sosial. (ADV).
