Jejak perjuangan Mojokerto bukan sekadar catatan sejarah, melainkan denyut hidup yang tercetak dalam jalan-jalan kota, bekas markas tentara, dan nama-nama pahlawan lokal. Kota kecil ini, yang dulunya pusat pemerintahan kolonial (gemeente), berubah menjadi ladang perjuangan rakyat dalam menolak penindasan, mempertahankan kemerdekaan, dan merebut kembali tanah air dari cengkeraman penjajahan.
Awal Pendudukan: Dari Eksploitasi ke Resistensi
Sejak ditetapkan sebagai gemeente pada 1918, Mojokerto menjadi bagian penting sistem kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mengeksploitasi wilayah pertanian sekitar kota dan mengintegrasikan Mojokerto dalam sistem administrasi dan ekonomi kolonial.
Namun di balik perkembangan infrastruktur dan pendidikan ala Belanda, rakyat lokal hidup dalam ketimpangan. Tanah-tanah rakyat diambil untuk perkebunan dan jalur rel, sementara hukum kolonial menindas kebebasan berserikat dan berbicara.
Situasi ini melahirkan kesadaran politik di kalangan rakyat, guru, dan pemuda. Organisasi seperti Sarekat Islam dan Boedi Oetomo mulai merambah Mojokerto, mengobarkan semangat kebangsaan yang kelak menjadi bahan bakar perlawanan.
Masa Penjajahan Jepang dan Awal Kebangkitan Militer Lokal
Pendudukan Jepang tahun 1942–1945 menandai babak baru yang penuh paradoks. Di satu sisi, Jepang menekan rakyat dengan kerja paksa (romusha) dan kekurangan pangan. Di sisi lain, mereka membuka pelatihan militer dan membentuk organisasi seperti PETA (Pembela Tanah Air) yang menjadi cikal bakal tentara nasional.
Banyak pemuda Mojokerto ikut bergabung, mendapatkan pelatihan militer yang kelak digunakan untuk melawan Belanda kembali.
Kesadaran politik dan militer rakyat Mojokerto semakin matang. Di tengah penderitaan, lahirlah generasi pejuang baru yang tak lagi tunduk pada kekuatan asing.
Proklamasi dan Gelombang Revolusi: Mojokerto Bangkit
Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Mojokerto langsung menyambut dengan semangat revolusi. Pemerintahan rakyat lokal dibentuk, bendera Merah Putih dikibarkan di gedung-gedung bekas Belanda.
Namun Belanda, yang kembali masuk melalui agresi militer pertama (1947), mencoba merebut kembali Mojokerto. Perlawanan rakyat pecah di banyak titik. Barisan laskar, pemuda, dan eks-PETA melakukan sabotase, penyerangan pos, dan penghadangan jalur logistik musuh.
“Mojokerto saat itu seperti kota parit: rakyat menggali, bertahan, dan melawan dengan segala yang mereka punya,”
— Catatan Pejuang Lokal, Arsip Balai Sejarah Jatim.
Gerilya dan Pertempuran Kota: 1948–1949
Selama Agresi Militer II, Mojokerto menjadi salah satu titik panas perlawanan. Pasukan Belanda berusaha merebut jalur Surabaya-Madiun, menjadikan Mojokerto sebagai target strategis.
Rakyat membentuk barisan gerilya, memanfaatkan medan desa dan sungai Brantas sebagai jalur suplai. Beberapa serangan sabotase di rel kereta, kantor pemerintahan, dan gudang logistik Belanda tercatat dalam dokumen militer kolonial.
Salah satu peristiwa penting adalah penyerangan malam oleh laskar Mojokerto terhadap markas Belanda di kawasan alun-alun kota, membakar kendaraan dan merampas senjata.
Pasca Pengakuan Kedaulatan dan Lahirnya Kota Perjuangan
Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Mojokerto kembali ke tangan Republik sepenuhnya. Pemerintah Republik Indonesia membentuk pemerintahan sipil dan militer di kota ini, menjadikannya bagian penting dalam jaringan pertahanan Jawa Timur.
Nama-nama pahlawan lokal seperti Slamet Tirtonegoro, Kasman Singodimedjo, dan tentara rakyat lainnya diabadikan menjadi nama jalan dan sekolah.
Sampai kini, beberapa bunker, markas tentara, dan sumur perjuangan masih bisa ditemukan di sudut-sudut kota dan desa sekitar Mojokerto — menjadi saksi bisu semangat tak gentar warga melawan penjajahan.
Mojokerto dalam Ingatan Kolektif Nasional
Perjuangan rakyat Mojokerto sering luput dari narasi besar nasional, namun tetap hidup di benak masyarakat lokal. Setiap 17 Agustus dan Hari Pahlawan, kisah para pejuang lokal dikisahkan ulang di sekolah dan panggung budaya.
Komunitas seperti Sejarah Mojokerto Tempo Doeloe, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jatim, dan Keluarga Besar Pejuang Mojokerto aktif menjaga dokumentasi dan menghidupkan ingatan kolektif itu.
Perlawanan rakyat Mojokerto bukan hanya tentang perang senjata, tapi perang identitas. Dari tanah yang dulunya dijajah, lahir keberanian, solidaritas, dan tekad untuk merdeka.
Hari ini, jejak itu masih hidup—di nama jalan, bangunan tua, dan kisah yang disampaikan turun-temurun. Mojokerto adalah kota yang tidak hanya melawan, tapi menang dengan harga mahal: darah, air mata, dan keteguhan hati.