Bondowoso – Isu soal anggaran Rp15 ribu per porsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026 sempat memicu perdebatan di tengah masyarakat. Namun, polemik itu kini mendapat penjelasan resmi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukosari Lor akhirnya membuka rincian penggunaan dana sebagai bentuk transparansi publik dan akuntabilitas program.
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Akuntan SPPG Sukosari Lor, Bahtiar Adi Darmawan, pada Jumat (27/2/2026). Ia menegaskan bahwa angka Rp15.000 yang beredar luas di masyarakat bukan murni diperuntukkan bagi pembelian bahan makanan, melainkan merupakan total pagu anggaran yang mencakup berbagai komponen pendukung layanan.
“Rp15.000 itu adalah total pagu. Di dalamnya ada pembagian untuk makanan, operasional, dan sarana pendukung agar layanan tetap berjalan optimal,” ujar Bahtiar.
Menurutnya, alokasi dana untuk kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi berbeda sesuai jenjang penerima manfaat. Untuk balita, PAUD, TK, serta siswa SD kelas 1 hingga kelas 3, anggaran bahan makanan berada di kisaran Rp8.000 per porsi. Sementara bagi siswa SD kelas 4 hingga 6, SMP, dan SMA, anggaran makanan mencapai sekitar Rp10.000 per paket.
Bahtiar menjelaskan, sisa anggaran digunakan untuk mendukung kelancaran operasional program. Sebesar Rp3.000 dialokasikan untuk biaya operasional, seperti distribusi, tenaga kerja, dan pengemasan. Sedangkan Rp2.000 lainnya digunakan untuk sewa tempat dan penyediaan sarana prasarana penunjang.
“Komponen operasional ini penting agar makanan sampai tepat waktu, higienis, dan sesuai standar layanan. Jadi tidak bisa seluruhnya dihitung sebagai biaya bahan pangan saja,” jelasnya.
Program MBG Ramadan 2026 di Bondowoso dirancang dalam bentuk paket menu kering yang disesuaikan dengan kebutuhan selama bulan puasa. Skema ini dipilih agar makanan lebih tahan lama serta mudah didistribusikan kepada para penerima manfaat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, SPPG Sukosari Lor menyatakan siap mempublikasikan rincian menu harian yang dilengkapi dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan harga per item bahan. Langkah tersebut diambil guna mencegah kesalahpahaman sekaligus membuka ruang pengawasan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tahu persis apa saja isi paketnya, berapa nilai gizinya, dan berapa harga setiap komponennya. Transparansi ini penting agar program tetap dipercaya,” tambah Bahtiar.
Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan pelajar, program MBG juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Bahan pangan sebagian besar diserap dari petani dan pelaku usaha di sekitar desa, sementara tenaga kerja untuk pengolahan dan distribusi melibatkan warga setempat.
Dengan demikian, perputaran dana program tidak hanya berhenti pada penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Skema ini dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus membuka peluang kerja tambahan selama Ramadan.
Bahtiar berharap klarifikasi ini dapat meredam polemik yang berkembang serta memberikan pemahaman utuh mengenai struktur anggaran MBG. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan demi penyempurnaan program ke depan.
“Kami terbuka untuk diawasi. Tujuan utama kami adalah memastikan anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang layak, khususnya di bulan Ramadan,” pungkasnya.
Dengan penjelasan rinci tersebut, SPPG Sukosari Lor berharap kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga, sekaligus menjadi contoh transparansi pengelolaan anggaran di tingkat pelayanan masyarakat.