Jakarta – Ambisi besar tengah disiapkan pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyatakan target realisasi investasi sebesar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
“Dalam lima tahun ke depan, kita memiliki target Rp13.000 triliun untuk realisasi investasi, bukan sekadar rencana,” kata Todotua dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Target ini mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto dan didesain untuk memberikan fondasi kuat dalam menopang pembangunan jangka panjang. Todotua menjelaskan bahwa capaian sebelumnya dalam satu dekade terakhir telah mencapai Rp9.900 triliun. Bahkan, pada 2024, angka investasi berhasil melampaui target dengan realisasi Rp1.700 triliun dari proyeksi Rp1.650 triliun.
Untuk tahun ini, BKPM dibebankan target ambisius senilai Rp1.900 triliun. Namun ia optimistis target tersebut dapat dicapai, mengingat pada triwulan pertama 2025 saja telah terealisasi Rp465 triliun.
“Untuk menuju pertumbuhan 8 persen, kita butuh investasi yang solid dan konsisten di angka itu (Rp13.000 triliun). Ini bukan sesuatu yang mustahil jika semua pemangku kepentingan bekerja secara kolaboratif,” imbuhnya.
Todotua menekankan bahwa angka tersebut memang ambisius, namun tetap realistis apabila didukung ekosistem investasi yang stabil dan regulasi yang mendukung. Dalam rangka itu, Kementerian Investasi/BKPM tengah mempersiapkan penyempurnaan tiga peraturan kunci, yakni Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021.
Ketiga regulasi itu berkaitan dengan sistem perizinan usaha berbasis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS), pelayanan perizinan, serta sistem pengawasan investasi. Penyempurnaan dilakukan sebagai respons terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko.
“Revisi ini akan menjadi fondasi reformasi perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan memiliki kepastian hukum bagi investor,” ujar Todotua.
Upaya reformasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menumbuhkan kepercayaan investor, dan membuka peluang investasi baru di berbagai sektor strategis.
Dengan target besar tersebut, pemerintah menyiapkan peta jalan investasi jangka menengah yang fokus pada penguatan hilirisasi, pembangunan industri berbasis sumber daya alam, dan digitalisasi perizinan usaha.