Yan menilai, Silpa yang terus meningkat disebabkan oleh anggaran yang baru cair di akhir tahun anggaran, yang mengakibatkan berbagai program dan kegiatan yang seharusnya dijalankan selama tahun anggaran tersebut tertunda.
“Contohnya, saat ini ada lebih dari 4 triliun yang baru datang pada bulan November. Padahal, orang baru mulai bekerja, sementara anggaran yang murni saja belum habis datang lagi. Ini jelas mengganggu jalannya program dan layanan yang seharusnya bisa segera diterima masyarakat,” ungkap Yan saat ditemui di gedung DPRD Kutai Timur.
Dampak Keterlambatan Cairnya Anggaran
Menurut Yan, pola pengelolaan anggaran seperti ini memberikan dampak negatif, terutama bagi masyarakat yang menantikan berbagai program pembangunan dan layanan publik dari pemerintah. Anggaran yang baru cair di akhir tahun, lanjutnya, menjadi tidak efektif karena terlalu sedikit waktu yang tersedia untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut sebelum tutup buku anggaran pada akhir tahun.
“Yang paling dikorbankan adalah masyarakat. Layanan yang seharusnya bisa segera dilaksanakan tertunda, padahal anggarannya sudah ada. Ini jelas merugikan masyarakat, apalagi saat masyarakat sangat membutuhkan pelayanan tersebut, tetapi pemerintah tidak bisa memberikan secara optimal karena keterbatasan waktu,” tambah Yan.
Sebagai contoh, Yan menyebutkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang mestinya sudah dimulai lebih awal, namun karena keterlambatan pencairan anggaran, pelaksanaannya terhambat. Ia menekankan bahwa program-program vital yang bisa mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan, tidak bisa ditunda-tunda lagi.
“Seharusnya, anggaran yang sudah disiapkan jauh lebih awal, bukan baru cair di akhir tahun. Ini mengakibatkan program pembangunan yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana dengan maksimal, bahkan kadang-kadang tidak bisa selesai tepat waktu,” ujar Yan.
Evaluasi Pengelolaan Anggaran yang Harus Dilakukan
Yan mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pengelolaan anggaran, baik yang ada di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
“Kita perlu evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini sangat penting karena kedua belah pihak bekerja sama dalam hal ini. Pemerintah pusat memiliki peran besar dalam pencairan anggaran, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengalokasian dan pengelolaannya di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih kepada memperbaiki sistem pengelolaan anggaran yang ada agar ke depannya bisa lebih tepat waktu dan bermanfaat maksimal untuk masyarakat.
“Evaluasi ini harus menjadi langkah perbaikan yang menyeluruh. Kita harus bekerja lebih baik untuk masyarakat Kutai Timur. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbaiki yang kurang dan melanjutkan yang sudah baik,” tambah Yan.
Anggaran yang Tepat Waktu untuk Kemajuan Daerah
Yan juga menyoroti bahwa salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan di daerah adalah memastikan anggaran dapat dicairkan tepat waktu dan dialokasikan secara tepat sasaran. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa segala prosedur administratif terkait dengan pengelolaan anggaran berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang menyebabkan keterlambatan.
“Anggaran yang cair tepat waktu akan mempermudah proses pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Jangan sampai karena keterlambatan pencairan, berbagai program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat menjadi terhambat. Kami di DPRD akan terus mengawasi hal ini agar anggaran dapat digunakan dengan tepat dan maksimal,” tegas Yan.
Lebih lanjut, Yan menambahkan bahwa pembenahan terhadap sistem pengelolaan anggaran ini juga akan berdampak positif pada stabilitas keuangan daerah dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang tidak perlu. Menurutnya, setiap rupiah yang tercatat dalam anggaran daerah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan untuk hal-hal yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan prioritas.
“Pengelolaan anggaran yang efisien akan menghasilkan pembangunan yang merata dan tepat sasaran. Dengan anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, kita dapat memastikan bahwa Kutai Timur berkembang dengan pesat dan bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Yan.
Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat
Yan juga menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal pengelolaan anggaran. Ia berharap, ke depan, kedua belah pihak dapat lebih koordinatif dalam menyusun dan merealisasikan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Pengelolaan anggaran harus melibatkan kedua belah pihak, yakni pemerintah pusat dan daerah. Ini penting untuk menciptakan sinergi yang baik dalam mengalokasikan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kami di DPRD Kutai Timur akan terus berupaya agar proses pengelolaan anggaran ini lebih baik ke depannya,” ujar Yan.
Sebagai langkah awal, Yan berharap pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran yang ada. Evaluasi mendalam terhadap proses pencairan anggaran dan pengalokasiannya harus segera dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak tertunda hingga akhir tahun.