Jakarta – Keputusan Amerika Serikat menetapkan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadi batu loncatan strategis menurut Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf. Ia menyebut kebijakan Presiden AS Donald Trump sebagai peluang untuk mempercepat revitalisasi industri dan penguatan kemandirian nasional.
Dalam kesempatan Puncak Dharma Santi BUMN 2025 di Jakarta pada Ahad (13/4/2025), Aminuddin menegaskan bahwa tekanan eksternal ini seharusnya dibaca sebagai tantangan yang membangun, bukan sekadar ancaman ekonomi.
“Tantangan untuk kita lah, momentum untuk kita lebih revitalisasi industri, saya kira itu,” ujarnya kepada awak media.
Meski tidak merinci dampak langsung terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin menekankan pentingnya menyikapi kebijakan tarif dengan langkah strategis jangka panjang yang berfokus pada daya saing dan ketahanan industri dalam negeri.
Kebijakan tarif tersebut diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025 dan mulai berlaku bertahap mulai 5 April. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terkena tarif resiprokal sebesar 32 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Filipina (17 persen), Malaysia (24 persen), dan Thailand (36 persen).
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusif dengan tujuh jurnalis senior di Hambalang, Bogor, menyampaikan bahwa hubungan erat Indonesia-AS harus menjadi landasan untuk mencari solusi bersama.
“Saya ingin sampaikan, saya bilang: We respect United States. We have been good friends for many, many years, and we are willing, we always invite you to participate in our economy. Kita mohonlah ada perlakuan yang baik,” ucap Presiden Prabowo seperti dikutip dari siaran TVRI, Selasa (8/4/2025).
Presiden juga mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin delegasi negosiasi ke Washington.
“Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita akan diskusi untuk negosiasi,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Prabowo turut menyinggung potensi kerja sama energi dengan AS. Ia menegaskan bahwa impor minyak dan gas harus dilakukan secara efisien dan langsung dari negara asal, tanpa perantara yang tidak transparan.
“Langsung saja, Pertamina, kamu tentunya harus impor dari negara yang saling menguntungkan, entah Amerika Serikat, entah mana,” tegasnya.
Kebijakan tarif AS ini memang menimbulkan tekanan, namun juga menjadi pemicu agar Indonesia tidak bergantung pada sistem perdagangan global yang tidak selalu menguntungkan. Momentum ini menjadi ajakan terbuka bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan industri dalam negeri.