Pasaman Barat – Malam Sabtu (18/10/2025) menjadi babak baru dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pasaman Barat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama jajaran Polres Pasaman Barat kembali menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kecamatan Pasaman. Namun, di balik keberhasilan menjaring enam wanita di Café Banana, muncul dugaan kuat adanya kebocoran informasi operasi yang kembali mencoreng citra penegakan hukum di daerah tersebut.
Operasi gabungan dimulai sekitar pukul 23.00 WIB dengan dua titik target utama, yakni Café Banana dan Café Bety. Di lokasi pertama, aktivitas hiburan masih berlangsung ketika petugas tiba. Enam wanita yang diduga bekerja sebagai pemandu karaoke diamankan karena tidak dapat menunjukkan identitas yang jelas. Mereka kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut.
“Penindakan ini merupakan bagian dari penegakan Perda Ketertiban Umum dan upaya menjaga ketentraman masyarakat. Para wanita yang diamankan akan didata serta dibina agar tidak kembali melakukan aktivitas serupa,” ujar seorang pejabat lapangan Satpol PP Pasaman Barat yang enggan disebutkan namanya.
Namun, hasil operasi di Café Bety, yang menjadi target kedua, justru menimbulkan tanda tanya besar. Saat tim gabungan tiba di lokasi, suasana kafe tampak gelap gulita dan pintunya terkunci rapat, tanpa tanda-tanda kegiatan apa pun. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa informasi mengenai rencana razia telah bocor lebih dahulu ke pihak pengelola tempat hiburan tersebut.
Yang mengkhawatirkan, ini bukan kali pertama peristiwa seperti ini terjadi. Café Bety tercatat dua kali berturut-turut lolos dari operasi gabungan dengan pola yang sama: mendadak tutup menjelang kedatangan petugas. Kegagalan berulang ini memperkuat dugaan bahwa ada pihak tertentu yang memberi tahu jadwal razia sebelum dilaksanakan.
Salah satu sumber internal menyebutkan bahwa kebocoran informasi kemungkinan terjadi pada tahap koordinasi antarinstansi sebelum pelaksanaan operasi. “Setiap kali jadwal operasi beredar di lingkup internal, anehnya lokasi itu sudah kosong. Kami mencurigai adanya oknum yang membocorkan informasi,” ujar sumber tersebut dengan nada kecewa.
Kondisi ini dinilai mencoreng upaya Satpol PP dan aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial di Pasaman Barat. Selain menurunkan efektivitas penindakan, dugaan kebocoran juga menimbulkan pertanyaan publik mengenai integritas aparat di lapangan.
Pengamat kebijakan publik daerah menilai, pola operasi yang tidak dievaluasi menjadi salah satu penyebab berulangnya kegagalan di titik yang sama. “Jika metode operasi tidak diperbarui, maka kebocoran akan terus terjadi. Perlu mekanisme pengamanan informasi yang lebih ketat dan strategi penegakan yang adaptif,” ungkap seorang akademisi lokal yang dimintai pendapat.
Hingga Minggu (19/10/2025), pihak Satpol PP Pasaman Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah investigasi internal atas dugaan bocornya operasi tersebut. Publik kini menanti ketegasan pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada oknum yang bermain di balik layar.
Razia ini seharusnya menjadi upaya menjaga moral dan ketertiban masyarakat. Namun, bila kebocoran informasi terus berulang, maka yang tersisa hanyalah ironi — operasi yang gencar dilakukan, tapi hasilnya selalu terbatas oleh “tangan-tangan tak terlihat.”