Mojokerto – Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita. Dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Rabu (22/10/2025), Ning Ita mengajak jajaran legislatif dan eksekutif untuk terus memperkuat kolaborasi mencegah praktik korupsi di tingkat daerah.
“Korupsi masih menjadi kejahatan yang sangat merusak, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat. Kita harus terus memperkuat tata kelola yang bersih dan pelayanan publik yang berintegritas,” ungkapnya di hadapan peserta sosialisasi.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di Kota Mojokerto tercermin dari capaian positif yang telah diraih selama ini. Berdasarkan data terbaru, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto pada tahun 2024 mencapai angka 86,95—sebuah indikator bahwa pemerintah daerah semakin adaptif dan transparan dalam menjalankan tugas.
Selain itu, Ning Ita juga menyoroti capaian Kota Mojokerto dalam skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK tahun 2024 yang mencapai 98,41. Nilai tersebut menjadikan Kota Mojokerto sebagai yang tertinggi di Jawa Timur, serta masuk tiga besar nasional dalam kategori pencegahan korupsi daerah.
“Pencapaian ini bukan hanya prestasi, tapi juga tanggung jawab besar untuk terus menjaga dan meningkatkannya,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Ning Ita mengingatkan bahwa peran DPRD sangat vital dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang dilakukan secara transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan yang bersih harus dibangun dengan penganggaran yang tepat waktu dan transparan. Usulan hibah, bansos, serta pokok-pokok pikiran harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan,” tegas Ning Ita.
Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, ia mendorong peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) dan mempertahankan capaian MCP sebagai modal penting menuju pemerintahan daerah yang bebas dari praktik korupsi.
“Mari kita jadikan sosialisasi ini sebagai pijakan memperkuat integritas, akuntabilitas, dan mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, maju, serta bebas dari korupsi,” tutupnya.