Sangatta – Proyek pembangunan Jembatan Telen, yang telah dianggarkan sejak tahun 2023, menghadapi kemungkinan besar mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) karena progres pembangunan yang belum signifikan. Hingga saat ini, proyek tersebut baru mencapai tahap pengadaan, bukan konstruksi, sehingga diperkirakan akan sulit untuk menyelesaikan dalam waktu yang singkat sebelum akhir tahun anggaran.
Kendala Waktu dan Pengadaan
Dengan waktu yang semakin menipis, persoalan ini semakin sulit terkejar. Kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) mencantumkan bahwa program yang sudah dianggarkan di tahun sebelumnya tidak bisa lagi dialihkan ke tahun berikutnya. Ini menambah kompleksitas situasi, mengingat anggaran yang tidak terserap akan kembali menjadi Silpa.
Perspektif DPRD: Fokus pada Progres
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmy, menyampaikan pandangannya terkait potensi Silpa dari proyek Jembatan Telen. Menurutnya, masalah Silpa merupakan urusan pemerintah, namun yang terpenting adalah melihat progres nyata dari proyek tersebut.
“Memang yang berjalan ini untuk Jembatan Telen baru pengadaan ya, bukan pembangunan konstruksinya. Memang ada Silpa sih, tetapi setidak-tidaknya karena memang waktu yang nggak cukup untuk itu, maka dari awal mereka menyiapkan pengadaan saja,” ungkap Jimmy saat diwawancarai awak media.
Optimisme dan Dorongan untuk Pemerintah
Jimmy juga menekankan bahwa semenjak Multi Years Contract (MYC) diketuk, DPRD tetap optimis dan mendukung pelaksanaan proyek. Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab teknis sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dan penting bagi pemerintah untuk memaksimalkan upaya dalam waktu yang tersisa.
“Jadi kita nggak bisa mengukur mereka secara teknis, mereka sendiri yang bertanggung jawab mengenai teknisnya. Dalam waktu singkat ini diupayakan supaya bisa menghabiskan pembayaran dengan skema yang sudah ditentukan,” tambah Jimmy.
Proyek Jembatan Telen menghadapi tantangan besar dengan potensi Silpa yang mengintai. Meski waktu semakin terbatas, optimisme dan dorongan dari DPRD tetap ada. Penting bagi pemerintah untuk mempercepat langkah dan memastikan bahwa anggaran yang telah disediakan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga pembangunan infrastruktur vital ini bisa segera terealisasi.