Tapak-tapak kolonial masih membekas di pesisir timur Kalimantan, termasuk di kota Bontang yang kini dikenal sebagai kawasan industri. Pada awal abad ke-20, wilayah ini hanyalah kampung panggung nelayan, namun catatan sejarah menunjukkan perannya yang penting dalam jaringan dagang dan administrasi kolonial.
Pada abad ke-19, wilayah Bontang termasuk dalam struktur kolonial Hindia Belanda bernama Residency of South and East Borneo (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Kampung-kampung pesisir seperti Bontang menjadi penghubung antara komoditas dari pedalaman melalui Sungai Mahakam ke pelabuhan kecil di tepi Selat Makassar.
Catatan resmi tahun 1920-an menyebut wilayah ini sebagai Onder Distrik van Bontang—unit administrasi setara kecamatan. Kepala distrik dijabat oleh seorang asisten wedana atau “kiyai”, menandai formalisasi tata kelola kolonial di kawasan pesisir Kutai.
“Bontang tidak hanya titik di peta, tapi bagian dari jaringan niaga dan kekuasaan kolonial yang lebih luas,” tulis Klik Kaltim dalam ulasan sejarah lokalnya.
Perekonomian pesisir saat itu didorong oleh komoditas laut seperti trepang (teripang), agar-agar, sisik penyu, dan telur penyu. Produk-produk ini ditangkap oleh nelayan lokal dan dijual ke pedagang Bugis dan Kutai, lalu dibawa ke pasar regional seperti Makassar dan Surabaya.
Di sisi lain, hasil hutan non-kayu dari wilayah pedalaman Kutai juga melintas melalui Bontang. Komoditas seperti rotan, damar, gaharu, lilin lebah, dan sarang burung walet mengalir ke pelabuhan pesisir melalui jaringan sungai, menunjukkan pentingnya Bontang sebagai simpul distribusi.
“Produk-produk dari hutan timur Borneo sudah lama menjadi bagian dari perdagangan internasional,” tulis peneliti dari CIFOR-ICRAF dalam kajiannya.
Menjelang 1930-an, perdagangan kayu mulai mengambil porsi besar. Pemerintah kolonial menerapkan sistem “opkoop” (memborong hasil hutan secara eksklusif) dan pajak komoditas, sebagai bentuk kontrol terhadap sumber daya. Meski ekspor kayu dari Bontang melonjak pasca-1970, sistem kolonial telah meletakkan dasar mekanisme niaga sejak era Hindia Belanda.
Transportasi sungai dan laut menjadi nadi utama logistik kala itu. Pemerintah kolonial ikut campur dalam investasi transportasi, monopoli angkutan, dan perizinan. Rantai ini menghubungkan kampung nelayan, pasar, dan kekuasaan dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
Kini, meski wajah Bontang telah berubah menjadi kota modern, jejak sejarahnya tetap penting untuk dikenang. Dari kampung pesisir yang sederhana, Bontang pernah menjadi bagian vital dalam perdagangan laut dan jaringan birokrasi kolonial di Kalimantan Timur.