Bandung – Layaknya lonceng peringatan yang nyaring, data terbaru mengungkap Jawa Barat menjadi provinsi teratas penerima bantuan sosial yang justru terlibat judi online. Fenomena ini memicu sorotan publik terhadap celah dalam penyaluran bansos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan data tersebut setelah pertemuan dengan Ketua PPATK di Jakarta pada Kamis (7/8/2025). Sebanyak 49.431 penerima bansos di Jawa Barat teridentifikasi bermain judi online dengan total transaksi mencapai Rp199 miliar sepanjang semester pertama 2025.
Secara nasional, PPATK mencatat 132.557 rekening penerima bansos digunakan untuk judi online, dengan nilai total Rp542,5 miliar. Setelah Jabar, jumlah tertinggi ada di Jawa Tengah (18.363 orang, Rp83 miliar), Jawa Timur (9.771 orang, Rp53 miliar), DKI Jakarta (7.717 orang, Rp36 miliar), Banten (5.317 orang, Rp25 miliar), dan Lampung (5.039 orang, Rp18 miliar).
“Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.
Kemensos kini memverifikasi data penerima PKH dan sembako untuk memastikan bantuan hanya diterima pihak yang layak. Proses pemadanan data juga tengah berlangsung untuk 375 ribu penerima bansos triwulan pertama dan kedua 2025, yang akan menentukan kelayakan di triwulan ketiga.
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menjadi yang tertinggi dengan 5.497 penerima bansos bermain judol (Rp22 miliar), disusul Kota Surabaya (1.816 orang, Rp9 miliar) dan Jakarta Pusat (1.754 orang, Rp9 miliar).
Temuan ini menjadi alarm keras bagi sistem bansos di Indonesia. Pemerintah diminta memperketat pengawasan agar bantuan publik tidak lagi mengalir ke rekening yang digunakan untuk berjudi.