Jakarta – Di tengah pasar energi dunia yang bergerak seperti bandul, dari ancaman konflik hingga harapan stabilitas, pemerintah Indonesia memilih bertahan di titik paling krusial: menjaga harga bahan bakar tetap terkendali ketika minyak mentah dunia menembus level US$100 per barel. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa gejolak global tidak boleh langsung berdampak pada daya beli masyarakat dalam negeri.
Pemerintah memastikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan tetap dipertahankan hingga akhir 2026 meskipun harga minyak global melonjak akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini diumumkan di Jakarta sebagai respons terhadap meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global. Indonesia sebagai negara pengimpor minyak menghadapi tekanan dari kenaikan harga impor sekaligus kewajiban menjaga stabilitas harga domestik. Pemerintah menilai subsidi menjadi instrumen penting agar dampak kenaikan harga global tidak langsung dirasakan masyarakat.
“Solar, serta beberapa bahan bakar lainnya, akan tetap disubsidi hingga akhir tahun. Pemerintah memiliki dana yang cukup untuk itu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas fiskal untuk menahan tekanan dalam jangka waktu tertentu, bahkan hingga beberapa bulan ke depan, tergantung dinamika harga minyak dunia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah bukan sekadar langkah jangka pendek, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Tekanan terhadap anggaran negara memang tidak ringan. Subsidi energi saat ini menanggung sekitar 30 hingga 40 persen harga BBM, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp200 triliun atau lebih dari 5 persen belanja negara. Bahkan, setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak berpotensi menambah beban APBN hingga sekitar Rp6,8 triliun. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sepanjang 2026.
“Pasokan dari Timur Tengah dapat digantikan oleh berbagai sumber lain,” kata Airlangga.
Pernyataan tersebut merujuk pada strategi diversifikasi sumber impor energi. Pemerintah mulai membuka opsi pasokan dari berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika Serikat, hingga Amerika Latin guna mengurangi ketergantungan pada wilayah Timur Tengah yang sedang dilanda konflik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi risiko gangguan distribusi global.
Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5,3 persen pada 2026. Stabilitas harga energi dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas industri. Namun, tantangan tetap membayangi, terutama jika konflik global berlangsung lebih lama dan harga minyak terus meningkat.
Pada akhirnya, kebijakan mempertahankan subsidi BBM hingga 2026 mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal. Di tengah lonjakan harga energi global, negara berperan sebagai penyangga agar tekanan ekonomi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat luas.