Jember – Setahun perjalanan pemerintahan ibarat bahtera yang diuji ombak dinamika politik. Namun Bupati Jember, , memastikan arah kemudi tetap stabil. Memasuki tepat satu tahun masa jabatan sejak dilantik pada Kamis (20/2/2025), ia menilai soliditas politik di Kabupaten Jember tetap terjaga meski sempat diwarnai dinamika pasca-Pilkada.
Dalam keterangannya di Jember, Jumat (20/2/2026), Fawait menyampaikan bahwa hubungan antara Pemerintah Kabupaten Jember, DPRD, partai-partai koalisi, hingga tim pemenangan berjalan harmonis. Ia mengakui perbedaan pandangan merupakan hal lumrah dalam sistem demokrasi, namun tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Semua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tinggal bagaimana kita menyelaraskannya dengan program prioritas dan rencana pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, dinamika politik justru menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi di tingkat lokal. Selama komunikasi terjaga dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat, perbedaan sikap dinilai sebagai energi untuk memperkaya kebijakan.
Fawait juga menanggapi berbagai aspirasi yang datang dari kalangan legislatif maupun relawan. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut bukanlah bentuk tekanan politik, melainkan partisipasi aktif dalam mengawal pemerintahan. Dengan latar belakang sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ia mengaku terbiasa menghadapi beragam kepentingan yang harus dipadukan dalam satu arah kebijakan.
Dalam upaya memperkuat komunikasi politik, Pemkab Jember berencana meningkatkan intensitas koordinasi dengan pimpinan partai serta anggota DPRD. Langkah ini bertujuan mempercepat sosialisasi program pembangunan hingga ke tingkat desa, sekaligus membangun pemahaman publik terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Di sisi birokrasi, Fawait menegaskan tidak ada perlakuan berbeda terhadap aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat daerah berdasarkan latar belakang pilihan politik sebelumnya. Tahun 2025 disebutnya sebagai fase konsolidasi internal, di mana seluruh perangkat daerah diberi ruang untuk beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik.
“Penilaian kami berbasis kinerja. Tidak ada ruang bagi diskriminasi politik dalam birokrasi,” tegasnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, ia menyebut 2026 sebagai fase percepatan pembangunan. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan investasi daerah, penguatan infrastruktur strategis, pembenahan sektor pendidikan, serta langkah konkret pengentasan kemiskinan. Stabilitas politik yang terjaga dinilai menjadi fondasi penting untuk menjalankan agenda tersebut secara efektif.
Fawait optimistis kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan unsur masyarakat akan mempercepat realisasi target pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan bukan semata pada stabilitas politik, melainkan pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
“Yang utama adalah memastikan masyarakat tetap terlayani. Selama itu terjaga, pemerintahan akan berjalan stabil dan produktif,” pungkasnya.
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini menjadi penanda konsolidasi politik sekaligus awal percepatan pembangunan Jember ke depan. Dengan komunikasi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap stabilitas tetap terjaga demi mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.