Pemalang – Banjir dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, tidak boleh ditangani setengah jalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kehadiran negara harus dirasakan hingga fase pemulihan menyeluruh, bukan hanya pada masa tanggap darurat. Ia menekankan, tujuan akhir penanganan bencana adalah memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan layak.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat meninjau langsung tindak lanjut penanganan bencana di Kecamatan Pulosari, Jumat (30/1/2026). Dalam kunjungan itu, Gubernur memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Pulosari, kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak di Desa Penakir, salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah akibat banjir dan longsor.
“Hari ini kita memastikan seluruh masyarakat terdampak tertangani secara clear dan paripurna. Tidak hanya sekarang, tetapi sampai mereka bisa kembali hidup normal,” ujar Ahmad Luthfi usai memberikan arahan kepada perangkat daerah dan unsur terkait.
Ia menjelaskan, sejak Anom Widiyantoro menetapkan status darurat bencana, seluruh unsur pemerintahan telah bergerak secara holistik. Organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten dan provinsi, dengan dukungan pemerintah pusat, dikerahkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar penanganan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Ahmad Luthfi, penanganan pascabencana harus mencakup berbagai aspek krusial. Tidak hanya soal evakuasi dan logistik pengungsi, tetapi juga keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak, layanan kesehatan, penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap, serta percepatan perbaikan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.
Data sementara mencatat, bencana di Kecamatan Pulosari berdampak pada 813 kepala keluarga atau sekitar 2.777 jiwa yang terpaksa mengungsi. Selain itu, sekitar 80 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi, 78 bidang lahan terdampak, serta belasan jembatan dilaporkan rusak akibat terjangan banjir dan longsor.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat yang benar-benar terdampak mendapat bantuan maksimal, dan ke depan bisa bangkit kembali,” tegasnya.
Untuk memastikan pemulihan berjalan tepat sasaran, Gubernur menginstruksikan agar pendataan korban dilakukan secara rinci dengan sistem by name by address. Pendataan tersebut mencakup kondisi rumah, lahan pertanian, barang berharga, hingga hewan ternak milik warga. Data ini akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
“Sawah yang tergenang akan kita ajukan sebagai gagal panen agar bisa diklaim melalui asuransi,” kata Ahmad Luthfi, didampingi Bupati Pemalang saat meninjau lahan pertanian yang terdampak.
Di sektor pendidikan, Ahmad Luthfi meminta Dinas Pendidikan segera menyiapkan lokasi belajar sementara bagi anak-anak pengungsi. Guru-guru juga diminta tetap melakukan pendampingan agar proses belajar tidak terhenti meski berada dalam situasi darurat. Menurutnya, keberlangsungan pendidikan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas psikologis anak-anak korban bencana.
Sementara di bidang kesehatan, Gubernur menekankan pentingnya pemeriksaan rutin di lokasi pengungsian. Tenaga medis diminta siaga untuk melakukan rujukan cepat ke fasilitas kesehatan terdekat apabila ditemukan kondisi darurat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Langkah-langkah tersebut, menurut Ahmad Luthfi, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk hadir secara utuh di tengah masyarakat. Penanganan bencana tidak hanya dimaknai sebagai penyelamatan dari bahaya, tetapi juga upaya memulihkan martabat dan kualitas hidup warga terdampak secara berkelanjutan.