Sangatta – Fraksi PPP DPRD Kutim melalui perwakilannya Fitriani menyampaikan pandangan umum dalam Sidang ke-27 di Gedung DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024). Fitriani memaparkan berbagai poin penting mengenai realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah, serta strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi belanja daerah.
Menurut Fitriani, peningkatan realisasi anggaran pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain daerah yang sah merupakan langkah positif yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan harus sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang di lingkungan mereka,” ujarnya.
Peningkatan Pendapatan Daerah
Fitriani menekankan pentingnya eksplorasi sektor-sektor yang belum tersentuh untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Pendapatan daerah yang sah diharapkan dapat lebih ditingkatkan di berbagai sektor, sehingga dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi Kutai Timur,” kata Fitriani.
Realisasi Belanja Daerah
Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 mencapai Rp 7,54 triliun, atau 84,18% dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 triliun. Anggaran ini digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Investasi pada BUMD
Fitriani juga menyoroti pentingnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan investasi modal jangka panjang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Investasi pada BUMD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sinkronisasi Eksekutif dan Legislatif
Dalam pandangan umum fraksi PPP, Fitriani menekankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk menyatukan kebijakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Masalah-masalah dan tantangan yang ada harus dipecahkan bersama, dengan legislatif menjaga maruahnya sebagai pengontrol jalannya kebijakan eksekutif,” tegasnya.
Harapan dan Komitmen
PPP berharap bahwa semua proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat realisasi visi dan misi politik Bupati dan Wakil Bupati yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. “Harapan kami, seluruh Anggota DPRD Kutai Timur dapat bekerja sama dengan baik sehingga semua janji politik dapat terealisasi untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Fitriani.
Pandangan umum Fraksi PPP ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan pengawasan yang ketat. Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pembangunan di Kutai Timur dapat semakin merata dan berkelanjutan, membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.