Bondowoso – “Kemandirian fiskal bukan sekadar angka, melainkan fondasi pembangunan daerah.” Semangat itu menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bondowoso saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (2/7/2026). Meski memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, fraksi tersebut menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah dalam tata kelola keuangan daerah.
Dalam pandangan umum yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abd. Majid, S.Pd, dijelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah pada APBD 2025 mencapai Rp1,976 triliun atau sekitar 98,68 persen dari target sebesar Rp2,002 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan 18,43 persen hingga menyentuh sekitar Rp302 miliar. Namun, capaian tersebut baru mencapai 92,62 persen dari target PAD yang telah ditetapkan sehingga dinilai masih menyisakan ruang untuk peningkatan penerimaan daerah.
“Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Abd. Majid.
Menurutnya, potensi penerimaan daerah masih dapat dioptimalkan melalui langkah-langkah yang lebih efektif. Fraksi Gerindra memandang peningkatan PAD menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga tidak terus bergantung pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat.
“Masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergali secara maksimal sehingga perlu dilakukan optimalisasi PAD,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp82 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024. Penurunan tersebut dipandang sebagai sinyal penting bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar semakin memperkuat kemandirian fiskal melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan lokal yang berkelanjutan.
“Penguatan kemandirian fiskal harus menjadi prioritas melalui peningkatan PAD agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi,” kata Abd. Majid.
Di sisi pengelolaan belanja daerah, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan kesalahan penganggaran pada belanja jasa, belanja hibah, serta belanja modal di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut fraksi tersebut, evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu dilakukan secara menyeluruh agar proses perencanaan anggaran menjadi lebih akurat dan sesuai ketentuan.
Fraksi juga memberikan perhatian terhadap masih besarnya sisa anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Bondowoso. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan program dan pelaksanaan anggaran agar pemanfaatan APBD semakin efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Di bidang pendidikan, Gerindra meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait temuan pembayaran honor kegiatan ekstrakurikuler kepada guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sehingga pelaksanaan anggaran pada sektor pendidikan dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak hanya mempertahankan capaian opini WTP, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan APBD melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, penyempurnaan perencanaan anggaran, serta tindak lanjut yang serius terhadap seluruh rekomendasi BPK. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.