Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mendorong pengusaha tambang dan migas untuk turut serta membangun daerah melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dukungan itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, usai mengikuti Rapat Paripurna ke-21 di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (1/7/2025). Dalam keterangannya, Firnadi menilai inisiatif Gubernur yang disampaikan saat berada di Jakarta merupakan bentuk keseriusan dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Kita mendukung sepenuhnya pernyataan Pak Gubernur yang meminta pengusaha tambang dan migas untuk turut serta membangun Kalimantan Timur melalui kerja sama dengan BUMD kita,” ujar Firnadi kepada wartawan di ruang kerjanya.
Ia menyebutkan, selama ini kekayaan alam Kalimantan Timur yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pelibatan aktif BUMD dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Optimalisasi peran BUMD sangat penting sebagai komponen dasar pembangunan, khususnya dalam penyediaan dana untuk mendukung anggaran daerah. Karena itu, pernyataan Pak Gubernur patut kita sambut dengan semangat, bukan hanya oleh BUMD, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Firnadi memastikan, Komisi II DPRD Kaltim siap mendorong langkah-langkah konkret dalam penguatan peran BUMD, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan pertambangan. Ia juga berharap agar inisiatif tersebut tidak hanya berhenti pada tataran wacana.
“Kami di Komisi II tentu mendorong BUMD kita untuk lebih aktif mengambil peran. Apalagi Gubernur sudah membuka ruang komunikasi dengan para pengusaha, maka ini harus menjadi gayung bersambut,” imbuhnya.
Adapun bentuk kontribusi yang bisa diambil oleh BUMD meliputi berbagai kegiatan turunan dari industri batu bara dan migas, seperti jasa bongkar muat, penyediaan sarana dan prasarana, serta layanan logistik lainnya. Firnadi menekankan bahwa peluang ini terbuka luas asalkan BUMD memenuhi standar teknis dan kesepakatan dengan perusahaan pemegang konsesi.
“Kita harapkan pekerjaan-pekerjaan turunan dari industri ini bisa dimaksimalkan oleh BUMD kita. Tentunya dengan skema dan standar yang dibicarakan bersama, agar kontribusi terhadap PAD semakin signifikan,” jelasnya.
Ajakan Gubernur Gandeng Perusda
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan harapannya agar BUMD dapat lebih berperan aktif dalam pengelolaan sektor batu bara dan migas. Menurutnya, BUMD saat ini masih belum memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah, padahal potensinya sangat besar.
“Padahal banyak potensi yang bisa digarap oleh perusahaan daerah, agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar,” kata Rudy, Jumat (27/6/2025).
Rudy melihat peluang besar dari sektor pertambangan, termasuk migas lepas pantai (offshore), yang bisa dikembangkan melalui kolaborasi antara BUMD dan perusahaan pemegang konsesi. Ia menilai sinergi antara pelaku usaha, BUMD, dan pemerintah daerah dapat menjadi instrumen kuat untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.
“Saya berharap BUMD-BUMD kita bisa dilibatkan. Kita harus bekerja sama dan bersinergi. Bantu pengusaha lokal dan Perusda. Untuk peningkatan penerimaan asli daerah,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa kerja sama di sektor migas dan batu bara bisa diperkuat dengan dukungan layanan perbankan dari Bankaltimtara. Layanan tersebut mencakup berbagai fasilitas keuangan seperti kredit modal kerja, kredit investasi, bank garansi, hingga sistem payroll dan mobile banking.
“Misalnya untuk kredit modal kerja, kredit investasi, SKBDN/LC, bank garansi, layanan CMS, kredit karyawan, KPR dan Multiguna, payroll karyawan, mobile bankingDG by Bankaltimtara dan rekening perusahaan melalui giro,” rincinya.
Meski menyadari bahwa membangun sinergi tersebut tidak mudah, Rudy meminta semua pihak untuk tidak hanya melihat keterbatasan yang ada, tetapi juga memanfaatkan potensi yang bisa dikembangkan bersama.
Menuju Kemandirian Fiskal
Firnadi Ikhsan optimistis bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah provinsi, BUMD, dan pelaku usaha akan membawa perubahan signifikan terhadap pengelolaan kekayaan alam Kaltim. Ia menilai, langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi fiskal daerah yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan.
“Sinergi ini bisa menjadi kunci agar Kaltim mampu mengelola kekayaan alamnya secara lebih adil dan berkelanjutan. Kita ingin daerah ini tidak hanya menjadi lumbung SDA nasional, tapi juga kuat secara ekonomi lokal,” pungkas Firnadi.
Dengan dukungan politik dari DPRD, keberpihakan kepala daerah, dan keterlibatan pelaku usaha, Kalimantan Timur diharapkan dapat mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan pembangunan daerah. (ADV).