Mojokerto – “Dulu sering banjir karena saluran mampet. Sekarang aliran air lebih lancar,” ujar Yoyok, warga Desa Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, menggambarkan perubahan yang kini dirasakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan warga.
Salah satu langkah nyata yang tengah dikerjakan adalah pembangunan sistem drainase baru di Desa Kedunglengkong, sebuah proyek strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan aliran air limbah dan mencegah genangan saat musim hujan. Pekerjaan ini merupakan bagian dari program “Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota”.
Drainase sepanjang 462,2 meter ini dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp919.144.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Proyek dimulai sejak 28 Mei dan direncanakan rampung pada 23 November 2025, atau dalam waktu 180 hari kalender.
Proyek dipercayakan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kedunglengkong yang diketuai Rio, dengan pelaksana teknis dari CV. Alfi Jaya di bawah kepemimpinan Soleh sebagai kontraktor utama.
Dalam keterangannya, Rio menyatakan bahwa pembangunan drainase dilakukan secara transparan dan partisipatif.
“Setiap progres kami laporkan secara terbuka kepada warga dan aparat desa. Kami libatkan masyarakat agar tahu dan ikut mengawasi,” ucapnya.
Sementara itu, Soleh menambahkan bahwa selain mengejar target waktu, pihaknya juga menjamin standar mutu dan keselamatan kerja tetap diutamakan selama pelaksanaan konstruksi.
Peningkatan sistem drainase ini dinilai sangat krusial, mengingat selama ini kawasan tersebut kerap dilanda banjir akibat buruknya saluran air lama yang sudah tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi. Dengan sistem baru yang terhubung langsung ke sungai, diharapkan tidak ada lagi genangan air yang mengganggu aktivitas dan kesehatan warga.
Pemkab Mojokerto berharap pembangunan infrastruktur seperti ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk persoalan lingkungan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan hidup masyarakat desa.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaksana teknis, dan masyarakat, pembangunan drainase ini menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pembangunan yang partisipatif dan akuntabel di tingkat desa.