Jakarta – “Jangan semua kursi dipegang sendiri.” Pesan pembagian peran itu mengemuka dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPP IMORI) menyikapi niat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal maju sebagai Ketua KONI NTB. DPP IMORI berpandangan gubernur sebaiknya memusatkan perhatian pada tanggung jawab besar menyukseskan PON 2028, sementara urusan pembinaan prestasi diserahkan kepada KONI.
Ketua Umum DPP IMORI Ainun Samidah, Rabu (12/8/2026), mengatakan persoalan yang disorot bukan menyangkut kemampuan gubernur memimpin organisasi olahraga. Menurutnya, tanggung jawab kepala daerah jauh lebih luas, terlebih NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Karena itu, fokus gubernur dinilai lebih dibutuhkan untuk mengawal kesiapan penyelenggaraan, mulai dari infrastruktur, venue, dukungan anggaran hingga koordinasi lintas sektor.
“Target NTB menembus lima besar PON 2028 bukan pekerjaan instan. Persiapan atlet dan perburuan medali harus dikawal serius sejak sekarang. Kalau kekhawatirannya target tidak tercapai bila KONI diserahkan kepada orang lain, apakah memang tidak ada figur olahraga di NTB yang cukup dipercaya?” ujar Ainun.
Menurut Ainun, pembinaan menuju prestasi puncak membutuhkan proses panjang. Atlet, pelatih, pemusatan latihan daerah hingga kebutuhan teknis cabang olahraga harus dikelola secara intensif. Pada saat yang sama, pemerintah provinsi menghadapi pekerjaan yang tidak kalah besar dalam memastikan kesiapan NTB sebagai tuan rumah pesta olahraga nasional tersebut.
Ia menilai pembagian tugas antara pemerintah daerah dan KONI justru dapat menjadi kekuatan dalam mengejar dua target sekaligus, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Pemerintah dapat mengambil peran besar dalam kebijakan dan kesiapan fasilitas, sementara organisasi olahraga berkonsentrasi mengurus pembinaan atlet dan pencapaian medali.
“Kalau mau mencari contoh, jangan hanya melihat NTT yang capaian medalinya selama ini masih di bawah NTB. Lihatlah provinsi-provinsi di Jawa yang konsisten berada di papan atas beberapa PON terakhir.”
Ainun kemudian menyinggung sejumlah daerah sebagai pembanding. Berdasarkan daftar anggota KONI Pusat yang tersedia saat ini, KONI DKI Jakarta dipimpin Hidayat Humaid, sedangkan laman resmi KONI Jawa Barat mencantumkan Muhammad Budiana sebagai ketua umum.
Dalam pandangannya, kondisi itu menunjukkan bahwa kepala daerah tidak selalu harus memegang jabatan Ketua KONI agar pembinaan prestasi olahraga dapat berjalan. Ainun juga menyebut Jawa Timur sebagai contoh daerah yang kepemimpinan KONI-nya terpisah dari jabatan gubernur.
“Gubernurnya tidak harus menjadi Ketua KONI untuk membuat atletnya berprestasi. Yang terpenting justru bagaimana atlet dan pelatih diperhatikan, pembinaan berjalan, pelatda kuat dan kebutuhan prestasi terpenuhi,” kata Ainun.
Menurut DPP IMORI, konsentrasi kepala daerah diperlukan karena persiapan PON tidak hanya bersinggungan dengan urusan pertandingan. Penyelenggaraan multievent nasional membutuhkan kesiapan fasilitas, pembiayaan, transportasi, akomodasi, pelayanan publik serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
KONI Pusat sebelumnya juga menempatkan persiapan PON XXII/2028 NTB-NTT sebagai salah satu agenda penting dalam pembahasan bersama Komite III DPD RI pada April 2026. Pembahasan tersebut antara lain menyangkut penyelenggaraan PON serta persiapan tuan rumah NTB dan NTT.
“Jangan sampai niat untuk mengurus semuanya sendiri justru menjadi tidak efisien. Tugas seorang Gubernur sangat luas dan sangat sibuk. Kalau masih harus masuk sampai urusan teknis pembinaan atlet, jangan-jangan malah mengganggu fokus pekerjaan Gubernur sendiri.”
Ainun berpandangan target lima besar yang ingin dicapai NTB perlu dijawab dengan penguatan sistem pembinaan olahraga. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup bergantung pada figur tertentu, tetapi memerlukan organisasi yang bekerja efektif, pelatih berkualitas, program latihan terukur serta dukungan terhadap kebutuhan atlet.
Model pembagian peran tersebut dinilai semakin penting menjelang PON 2028. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber daya untuk memastikan kesiapan daerah sebagai tuan rumah, sedangkan KONI bersama cabang olahraga dapat mencurahkan perhatian kepada aspek teknis dan pembinaan prestasi.
“Justru PON 2028 harus menjadi momentum pemerintah dan KONI berbagi peran dan berkolaborasi. Kalau semua harus ditangani sendiri, lalu untuk apa ada pembagian tugas dan organisasi? Tujuan kita sama: sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan sukses administrasi PON 2028,” tutup Ainun.
Bagi DPP IMORI, keberhasilan NTB menghadapi PON 2028 pada akhirnya akan ditentukan oleh kolaborasi dan pembagian tanggung jawab yang efektif. Pemerintah diharapkan memastikan seluruh kebutuhan besar penyelenggaraan terpenuhi, sementara KONI diberi ruang kuat untuk membangun atlet, pelatih dan program prestasi agar target yang dibidik NTB dapat diperjuangkan secara maksimal.