Jakarta – “Kemerdekaan belum selesai diperjuangkan.” Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) turun ke jalan dalam aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) siang. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan yang menyasar persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, reforma agraria, kebijakan strategis pemerintah, penanganan bencana, hingga keterlibatan aparat di ruang sipil.
Aksi itu melibatkan mahasiswa dari BEM UI serta Front Mahasiswa Nasional (FMN), dengan keterlibatan kelompok mahasiswa dari sejumlah kampus lain. Sebelum bergerak ke Jakarta Pusat, massa berkumpul di lingkungan Kampus UI Depok. Informasi seruan aksi menyebut Lapangan FISIP UI sebagai titik kumpul, sedangkan Bundaran HI menjadi lokasi demonstrasi. Gerakan ini menggunakan tajuk #MerebutKemerdekaan dan digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan agar pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “penjajahan negara atas rakyat sendiri”. Kritik itu menjadi salah satu pokok yang disampaikan massa ketika menilai arah kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat saat ini.
“Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri,” demikian salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Selain itu, massa mendesak pemerintah menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Persoalan tersebut ditempatkan mahasiswa sebagai salah satu agenda utama yang harus dituntaskan karena berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat luas.
Sektor agraria juga masuk dalam sorotan. Mahasiswa menuntut terwujudnya reforma agraria sejati. Tuntutan itu disandingkan dengan desakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai berkaitan langsung dengan beban ekonomi masyarakat.
Tidak berhenti pada persoalan ekonomi dan agraria, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka turut menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Desakan tersebut memperlihatkan kritik mahasiswa terhadap sejumlah program yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
Mahasiswa juga menyoroti hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam tuntutannya, massa meminta penghentian pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah serta menginginkan penguatan kembali otonomi daerah. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari kritik yang lebih luas mengenai distribusi kewenangan dan pengelolaan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Perhatian massa aksi turut diarahkan pada penanganan bencana. Dalam daftar tuntutan yang disampaikan, mahasiswa meminta penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan daerah terdampak. Mereka menilai persoalan kemanusiaan dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintah.
Isu ruang sipil menjadi salah satu bagian paling menonjol dalam demonstrasi. Mahasiswa menyerukan penghentian tindakan represif serta intervensi TNI-Polri di ranah sipil. Mereka juga memasukkan tuntutan pembubaran Batalyon Teritorial Pembangunan dalam rangkaian aspirasi yang disampaikan.
“Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan Batalyon Teritorial Pembangunan,” bunyi tuntutan mahasiswa.
Pelaksanaan aksi sempat berhadapan dengan barisan aparat. Dokumentasi BBC News Indonesia menunjukkan puluhan mahasiswa UI diadang polisi saat demonstrasi berlangsung pada Selasa (18/8/2026). Kendati demikian, mahasiswa tetap menyuarakan delapan tuntutan yang telah mereka bawa dalam aksi tersebut.
Gerakan mahasiswa UI ini menjadi bagian dari penyampaian kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah setelah peringatan kemerdekaan. Sejumlah organisasi mahasiswa sebelumnya telah menyerukan agar elemen masyarakat ikut bergerak dalam aksi #MerebutKemerdekaan. Massa dari UI disebut bergerak dari Depok menuju kawasan Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Delapan tuntutan yang disuarakan memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak hanya berfokus pada satu persoalan. Mahasiswa menggabungkan isu kesejahteraan masyarakat, pemberantasan KKN, agraria, pembangunan nasional, hubungan pusat dan daerah, kebencanaan, serta kebebasan ruang sipil dalam satu rangkaian tuntutan.
Aksi mahasiswa UI di Jakarta pada Selasa (18/8/2026) akhirnya menjadi ruang untuk menyampaikan kegelisahan atas berbagai persoalan nasional. Dari Bundaran HI, mereka meminta pemerintah tidak sekadar mendengar suara mahasiswa, tetapi juga memberikan respons terhadap tuntutan yang menyangkut kehidupan masyarakat dan arah penyelenggaraan negara.