Mojokerto – Suasana yang awalnya dipenuhi teriakan aspirasi berubah menegang ketika gelombang demonstrasi mahasiswa di depan kantor Pemerintah Kota Mojokerto memuncak pada Rabu (11/3/2026). Aksi yang dimaksudkan sebagai evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita, sempat diwarnai kericuhan antara massa aksi dan aparat keamanan.
Puluhan mahasiswa bersama sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Mojokerto. Dalam berbagai poster yang dibentangkan, massa bahkan menuliskan penilaian “rapor merah” terhadap satu tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Demonstrasi ini berlangsung di depan gerbang kantor Pemkot Mojokerto dengan pengawalan aparat kepolisian yang bersiaga menjaga situasi tetap kondusif.
Ketegangan mulai meningkat ketika sebagian massa aksi melakukan pembakaran ban di depan pintu masuk kantor pemerintahan tersebut. Api dan asap hitam yang membumbung segera direspons oleh aparat kepolisian dengan upaya pemadaman guna mencegah situasi berkembang menjadi lebih berbahaya. Dalam proses itulah sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan petugas keamanan yang mencoba mengendalikan situasi di lapangan.
“Kami hadir di sini membawa aspirasi rakyat. Sudah satu tahun berjalan, namun perubahan yang dijanjikan Wali Kota Mojokerto belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Ketua DPC GMNI Mojokerto Raya saat menyampaikan orasi di tengah kerumunan massa.
Ia menjelaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai janji yang disampaikan pada awal masa kepemimpinan dinilai belum sepenuhnya terealisasi sehingga memunculkan kekecewaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Selain menyampaikan tuntutan mengenai evaluasi kinerja, para demonstran juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dianggap belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap pemerintah kota lebih terbuka terhadap kritik serta mempercepat realisasi program-program yang telah dijanjikan sebelumnya.
Kekecewaan massa juga semakin terlihat ketika Wali Kota Mojokerto tidak hadir untuk menemui para demonstran secara langsung. Massa menilai dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting sebagai bentuk transparansi serta ruang komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi demonstrasi akhirnya tetap berlangsung hingga para mahasiswa selesai menyampaikan tuntutan mereka. Aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi untuk memastikan situasi kembali kondusif dan tidak berkembang menjadi kericuhan yang lebih besar.
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa ruang penyampaian aspirasi publik masih menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi di daerah, terutama ketika masyarakat menilai kinerja pemerintah perlu dievaluasi secara terbuka.