Balikpapan – Di tengah dinamika pembangunan yang terus bergerak, suara warga kembali dipertemukan dengan ruang kebijakan melalui kegiatan Dialog Rakyat yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, S.Pd. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sabtu (13/12/2025), dan dihadiri masyarakat sekitar dengan antusias.
Dialog rakyat ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap hasil pembangunan daerah. Damayanti yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim serta anggota Komisi IV menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen wakil rakyat untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar, dan mencatat berbagai persoalan yang dirasakan warga.
Dalam forum tersebut, Damayanti menyampaikan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari laporan administratif atau capaian angka di atas kertas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat paling bawah.
“Dialog seperti ini penting agar kami mengetahui kondisi riil di lapangan. Aspirasi masyarakat adalah dasar utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD,” ujar Damayanti di hadapan warga yang hadir.
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi dinilai sangat penting sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan ke depan.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam masukan dan keluhan, mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, akses kesehatan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah warga berharap agar pembangunan di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih merata dan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Damayanti menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD. Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal isu-isu pendidikan, kesehatan, dan sosial agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Pengawasan hasil pembangunan bukan hanya tugas DPRD semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan dialog terbuka seperti ini, kita bisa saling mengingatkan dan memperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum dialog rakyat mencerminkan tumbuhnya kesadaran publik terhadap hak dan peran mereka dalam proses pembangunan. Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Selain menyerap aspirasi, dialog rakyat ini juga menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat agar memahami fungsi dan peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Damayanti berharap, melalui komunikasi yang intens dan berkelanjutan, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat terus meningkat.
Ke depan, Damayanti memastikan kegiatan dialog rakyat akan terus dilakukan di berbagai wilayah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada konstituen. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus diawasi bersama agar berjalan adil, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Dengan terselenggaranya dialog rakyat di Balikpapan Selatan ini, DPRD Kaltim kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi rakyat sekaligus pengawal arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.