Mojokerto – Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) melaporkan Ketua Dewan Tahfizd PKB yang menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.…
Batam – Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus mensosialisasikan dan mengoptimalisasikan pendaftaran jaminan fidusia bagi masyarakat dan pelaku usaha. Jaminan…
Bangkok – Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mewakili Indonesia dalam pertemuan ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) di Thailand. Meeting ini membahas perjanjian ekstradisi. Pertemuan ini…
Samarinda – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan jalan Tengarong,…
Samarinda – Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti…
Pasuruan – Advokat muda yang dikenal dengan nama Sakty, Moch. Gati, S.H., C.TA., M.H., siap untuk melawan para rentenir yang dianggap tidak berperikemanusiaan. Sakty menyatakan niatnya…
Jakarta – PW PMMBN Jabar – Pengurus Wilayah Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PWPMMBN) Provinsi Jawa Barat Apresiasi gerakan moderasi beragama pada Perguruan Tinggi.…
Jember – Ketua HNSI( Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Jember mendapatkan intimidasi saat berkunjung di kantor UPT Pelabuhan Puger. Ketua dan pengurus HNSI Jember sedang melakukan…
Wakil ketua PWNU Jatim Dr. Ma’ruf Syah(gus Ma’ruf) menilai penundaan pemilu akan menabrak konstitusi. Secara hukum, Indonesia memilki dasar hukum tentang pemilu.
Seorang warga bernama E Ramos Petege menggugat Undang-Undang (UU) tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku pernikahannya harus dibatalkan karena perkawinan beda agama tidak diakomodasi Undang-Undang tersebut.