“Semoga dengan kegiatan ini hasil riset yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan sebagai input berbagai pihak terkait dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur” harap Syahrir.

“PSKS harus mampu menunjukkan perannya dan tegas memposisikan dirinya dimana PSKS harus tampil sebagai pilar-pilar ujung tombak dalam penanganan PMKS,” ucap Ardiansyah.

“Pemetaan kompetensi ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah secara nasional dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional,”tuturnya saat memberikan arahan, Selasa (21/11/2023).

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk movement para generasi masa depan terutama wanita muda untuk berkarya dan mengharumkan nama provinsi Kalimantan Timur ke kancah Nasional dan Internasional,” ujar Affrah.

“Dalam penetapan promperda harus terukur dan realistis mampu kita selesaikan. Kita tidak saja dituntut untuk membentuk perda dalam jumlah banyak. Tetapi kita dituntut merancang perda yang berkualitas seusai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

“Dan aturannya sudah jelas, bisa dibuka melalui di Disnaker,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

adan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ismed Indah, pelaksanaan dan fasilitas yang ada terkait P4GN dan PN semuanya diatur perangkat daerah.

“Jalanan di sana itu masih banyak yang bolong-bolong apalagi di area panggung. Padahal kami sudah melakukan sidak tapi nyatanya tidak ada hasil lantaran hingga saat ini belum ada perbaikan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Kami meminjamkan aset untuk fungsi Kantor Wilayah V KPPU Kalimantan, dan mereka telah mengetahui gedung yang akan digunakan, kata Sri.

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan bahwa perusahaan yang membayar upah melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak diizinkan untuk mengurangi atau menurunkan tingkat upah yang telah ditetapkan.