“Permohonan bantuan itu sebagai langkah untuk meningkatkan mobilitas pengawas sekolah dalam menjalan tugas,” ujar Faisal.

“Saya minta ke pemerintah untuk bisa memfasilitasi tempat belajar anak-anak TK Alhijrah, padahal TK ini kan memang satu kesatuan dengan masjid terapung sebelum akhirnya masjid dibongkar yang akhirnya mereka tidak memiliki tempat yang pasti untuk belajar,” ungkapnya.

“Pertama saya ucapkan selamat kepada adik-adik kontingen FASI Bontang. Selanjutnya, ini kembali mengingatkan kita bahwa pemerintah harus menyiapkan dana taktis untuk mengapresiasi prestasi warganya,” ungkapnya.

“Saat ini kami masih membahas terkait dengan perkembangan pariwisata untuk ke depannya. Bagaimana Bontang ini menjadi kota pariwisata dengan membentuk BPPD,” ucapnya.

Faisal menekankan perlunya survei harga untuk menentukan besaran anggaran bedah rumah. Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu melakukan tinjauan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus perhatikan kecukupan anggaran saat melakukan program. Perlu melihat aspek lain, salah satunya yang terpenting dalam bedah rumah adalah bahan materialnya,” ujar Anggota Komisi III DPRD Bontang ini.

“Program pembentukan perda tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintah dan juga DPRD Bontang untuk menyusun produk hukum, dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ucapnya.

“Ada rumah kos menjadi penerima bedah rumah. Ini kan berarti tidak adil,” ungkap Bakhtiar Wakkang yang akrab disapa BW.

“Artinya keputusan merupakan hasil kesepakatan bersama, ini sudah objektif karena setiap yang berkepentingan sudah terwakilkan dalam DPKO,” ungkap Abdul Haris.

“Kalau dibilang strategis ya tidak, memang kan kita mendapat dana bagi hasil dana transfer yang besar ya dari dana perimbangan, kemudian dapat dana 1% daerah pengolah itu kita dapat,” ujar Andi Faiz, Selasa (28/11/2023) dini hari.