Sidoarjo – Sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat. Semangat tersebut mengemuka ketika Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, M.Kn., menerima kunjungan jajaran pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sidoarjo di Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, Jumat (30/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu menjadi momentum memperkuat komunikasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan organisasi perusahaan pers siber. Selain membahas perkembangan pembangunan daerah, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pentingnya menghadirkan ekosistem media yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Subandi didampingi sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Eri Sudewo, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Anita Inggit Zainuris Shofa, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) M. Bachruni Aryawan, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridho Prasetyo.
Sementara itu, rombongan JMSI Sidoarjo dipimpin Ketua Cabang Saiful Bakhri bersama Sekretaris Slamet Abidin, Bendahara M. Haris Sokran, dan sejumlah pengurus lainnya.
Bupati Subandi menyambut positif kehadiran JMSI sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media siber. Menurutnya, keberadaan pers memiliki posisi penting dalam menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan.
“Terimakasih kehadirannya. Bagi kami, media pers adalah mitra pemerintah,” ujar Bupati Sidoarjo.
Subandi berharap terbentuknya kepengurusan JMSI di Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perusahaan pers, khususnya dalam pengelolaan media yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menilai hubungan antara pemerintah dan media perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, saling menghormati tugas masing-masing, serta komitmen bersama untuk memajukan daerah.
”Peran media sangat strategis mendukung pemerintahan. Jadi mari kita bersama-sama menjaga dan membangun Sidoarjo agar lebih baik lagi ke depannya,” tambah Abah Subandi.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak membatasi ruang gerak media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk pemberitaan mengenai tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, maupun pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Menurutnya, kritik yang disampaikan melalui pemberitaan merupakan bagian dari dinamika demokrasi sepanjang didasarkan pada fakta dan bertujuan mendorong perbaikan.
“Selama tidak menyerang personal, apapun berita yang dimuat tidak masalah. Yang penting berita itu memang benar, sesuai fakta dan bersifat konstruktif sehingga dapat bermanfaat untuk kebaikan bersama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal jalannya pemerintahan. Media diharapkan tidak hanya menyampaikan keberhasilan pembangunan, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang objektif mengenai berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Suasana pertemuan berlangsung santai di area gazebo depan Rumah Dinas Bupati Sidoarjo. Dialog yang terbangun secara informal itu mencerminkan keterbukaan komunikasi antara jajaran pemerintah daerah dan pengurus organisasi media.
Ketua JMSI Kabupaten Sidoarjo, Saiful Bakhri, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan kepengurusan organisasi sekaligus membangun hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah.
Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai bentuk kulo nuwun atau permisi kepada kepala daerah atas terbentuknya kepengurusan JMSI di Kabupaten Sidoarjo.
“Dan kami bersyukur, sekaligus menjadi kebangggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi para pengurus karena dapat diterima dengan baik oleh Pak Bupati,” kata Saiful Bakhri.
Saiful, yang akrab disapa Cak Pul, juga memaparkan latar belakang pembentukan JMSI serta peran organisasi dalam memperkuat kapasitas perusahaan pers berbasis digital.
Pemimpin redaksi nusradaily.com tersebut menjelaskan bahwa JMSI merupakan organisasi perusahaan pers yang telah memperoleh pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers.
“JMSI yang merupakan konstituen Dewan Pers berdasarkan SK Nomor 15/SK-DP/2022, adalah organisasi berjenjang, kepengurusan terbentuk mulai tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Saiful, pembentukan JMSI di Sidoarjo tidak semata-mata bertujuan menghimpun perusahaan media daring dalam satu organisasi. Lebih jauh, keberadaannya diharapkan menjadi sarana pemberdayaan, peningkatan profesionalisme, serta penguatan kualitas pengelolaan perusahaan pers lokal.
Hal tersebut dinilai penting seiring semakin berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemberitaan yang cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah persaingan industri media digital, perusahaan pers juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas jurnalistik, keberlanjutan usaha, dan independensi redaksi. Karena itu, kolaborasi antarpelaku industri media menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ekosistem pers yang sehat.
“Bagi kami JMSI bukan sekadar wadah perusahaan media, juga sebagai ruang kolaborasi untuk bersama-sama mendorong lahirnya ekosistem pers lokal yang profesional, independen, sehat, dan memiliki manfaat nyata bagi Sidoarjo,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua JMSI Jawa Timur Syaiful Anam memberikan apresiasi terhadap langkah pengurus JMSI Kabupaten Sidoarjo yang mulai membangun komunikasi dan sinergi dengan Bupati Subandi beserta jajaran Pemkab Sidoarjo.
Menurutnya, hubungan yang terjalin antara organisasi perusahaan pers dan pemerintah daerah harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat, bukan sebagai bentuk kompromi terhadap independensi media.
“Ini bukan kolusi, tapi wujud kebersamaan turut mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan sesuai tujuan media pers,” ujarnya.
Syaiful Anam menilai keterbukaan Bupati Sidoarjo terhadap berbagai masukan dari media menjadi sinyal positif bagi penguatan hubungan pemerintah dengan insan pers.
Ia menekankan bahwa sinergi yang dibangun harus tetap memberikan ruang bagi media untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, termasuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu diperbaiki.
“Pak Bupati tadi sampaikan siap sinergi untuk pembangunan Sidoarjo, menerima semua masukan melalui pemberitaan positif maupun kritik konstuktif termasuk membangun media berkualitas,” tambahnya.
Kolaborasi antara JMSI dan Pemkab Sidoarjo diharapkan dapat membuka peluang penguatan kapasitas perusahaan pers lokal, peningkatan kualitas informasi publik, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara lebih efektif.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan terus menyediakan akses informasi yang terbuka agar media dapat menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi.
Keberadaan organisasi perusahaan pers seperti JMSI menjadi relevan dalam menghadapi perkembangan media digital yang semakin dinamis. Profesionalisme pengelolaan perusahaan media, kepatuhan terhadap etika jurnalistik, dan kemampuan menghadirkan informasi berkualitas merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Pertemuan antara Bupati Subandi dan pengurus JMSI Sidoarjo tersebut menjadi langkah awal mempererat hubungan kelembagaan yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Dengan tetap menjunjung independensi pers, sinergi pemerintah dan perusahaan media diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi, menghadirkan kritik yang membangun, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Sidoarjo.