Jember – Pelayanan publik kini tak lagi menunggu warga datang, melainkan justru “menjemput bola” hingga ke pelosok desa. Melalui program Bunga Desaku, Pemerintah Kabupaten Jember menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat, memangkas sekat jarak dan biaya yang selama ini menjadi keluhan klasik warga.
Program ini dirancang untuk mendekatkan berbagai layanan administrasi kepada masyarakat desa tanpa harus pergi ke pusat kota. Dalam pelaksanaannya, warga dapat mengurus sejumlah kebutuhan administratif secara langsung di wilayahnya masing-masing. Kehadiran layanan ini dinilai mampu menghemat waktu, tenaga, serta biaya transportasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Salah satu warga Kecamatan Umbulsari, Muklis Wafa, mengaku merasakan manfaat nyata sejak program tersebut berjalan. Ia menuturkan bahwa sebelumnya, pengurusan dokumen kerap membutuhkan perjalanan panjang ke kota dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.
“Dengan adanya Bunga Desaku, kami merasa lebih terbantu. Tidak perlu jauh-jauh ke kota, beberapa keperluan bisa diselesaikan di desa,” ujar Muklis, Senin (23/3/2026).
Menurutnya, kemudahan akses ini sangat berarti, khususnya bagi warga dengan keterbatasan transportasi maupun kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk sering bepergian jauh. Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut dengan peningkatan kualitas pelayanan agar semakin optimal.
Di sisi lain, Ketua Rumah Cinta, Dima Akhyar, menilai bahwa program Bunga Desaku tetap relevan meskipun pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa efisiensi yang dimaksud bukanlah pemangkasan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, melainkan pengurangan pada aspek operasional yang kurang produktif.
“Efisiensi itu ada jenis dan substansinya. Yang dilakukan adalah efisiensi yang tidak mengurangi esensi kegiatan. Program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas,” jelas Dima.
Ia menambahkan, Bunga Desaku memiliki peran lebih luas dibanding sekadar pelayanan administratif. Program ini juga menjadi ruang sosialisasi kebijakan, wadah penyerapan aspirasi, hingga forum dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memahami secara langsung kebutuhan riil warga di lapangan.
Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah. Kehadiran pemerintah secara langsung di desa memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap berbagai persoalan sosial maupun ekonomi yang muncul.
“Ini menjadi medium bagi rakyat untuk bertemu langsung, berkomunikasi, dan menyampaikan persoalan secara terbuka,” tambahnya.
Dima juga menegaskan bahwa efisiensi dalam tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara proporsional. Penghematan seharusnya difokuskan pada sektor operasional seperti penggunaan bahan bakar dan energi, bukan pada program yang memiliki dampak sosial luas.
“Yang dihemat adalah aspek yang tidak produktif, terutama terkait operasional seperti energi. Sementara program yang memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat harus tetap berjalan,” tegasnya.
Selama ini, Bunga Desaku telah menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat desa, mulai dari pelayanan administrasi hingga penyelesaian persoalan sosial. Program ini juga memperkuat hubungan emosional antara pemimpin daerah dan warga, yang selama ini kerap terhambat oleh jarak dan birokrasi.
Ke depan, berbagai pihak berharap program ini terus disempurnakan agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dan responsif, Bunga Desaku diharapkan mampu menjadi model pelayanan publik berbasis desa yang berkelanjutan di Kabupaten Jember.