Sidoarjo – Seperti gelombang yang datang bersusulan, massa Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menyerbu tiga titik strategis di Sidoarjo pada Selasa (09/12/2025). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), menguatkan suara publik yang menilai tata kelola pemerintahan daerah kian merosot. Puluhan aktivis hadir, membawa beragam spanduk bernada kritik mulai dari isu banjir, macet, proyek molor hingga dugaan janji politik yang tak kunjung ditepati.
Massa ARSAK memusatkan aksi di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kantor Bupati Sidoarjo, dan Gedung DPRD Sidoarjo. Di setiap titik massa bergantian menyuarakan tuntutan terkait krisis kepemimpinan, lemahnya transparansi hukum, hingga dugaan mandeknya pengusutan berbagai kasus yang dilaporkan masyarakat. Aksi ini dihadiri Ketua JCW Sigit Imam Basuki, Ketua LSM Komnas Suryanto, Ketua LSM AUU Hariadi (Hari Banteng), Ketua PAKSI Isdiyanto (Tole), aktivis mahasiswa Unair, dan elemen masyarakat antikorupsi lainnya.
Dalam orasinya, aktivis ARSAK, Huzein, menegaskan bahwa Sidoarjo sedang menghadapi masalah serius dalam tata kelola pemerintahannya.
“Banjir, jalan rusak, pelayanan publik setengah hati—ini bukti lemahnya arah pembangunan. Masterplan banjir dijanjikan rampung sejak awal periode, tetapi kini mundur lagi ke 2026. Ini menunjukkan rapuhnya perencanaan dan minimnya komitmen,” ujarnya lantang.
ARSAK juga menyoroti kondisi politik yang disebut penuh ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati sehingga kebijakan daerah disebut berjalan tersendat. Situasi makin memanas setelah mencuat dugaan investasi bodong senilai Rp28 miliar yang menyeret nama Bupati Sidoarjo. Massa menuntut Kejaksaan transparan dan tidak tebang pilih.
“Rakyat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan. Transparansi harus dijaga agar keadilan tidak dimasuki kepentingan politik,” tegas Huzein lagi dalam pidatonya.
Suryanto dari Komnas turut menyuarakan kritik terkait lambannya Kejaksaan menuntaskan kasus yang dilaporkan masyarakat.
“Kejaksaan lamban. Khusus di Desa Boro, laporan kami hanya ditelaah–ditelaah dan ditelaah tanpa kepastian,” ujar Suryanto.
Senada, Hariadi (Hari Banteng) menambahkan bahwa mereka sudah mengajukan laporan serta permohonan audiensi pada Agustus, September, dan November 2025 namun tak mendapat respons.
“Tidak ada kejelasan dari Kejaksaan. Ini menunjukkan lemahnya penanganan laporan warga,” ungkapnya.
Di Gedung DPRD Sidoarjo, Ketua DPRD Abdillah Nasih menemui massa aksi dan menyampaikan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan.
“Kami memberikan kontrol agar Sidoarjo menjadi lebih baik. Kami terbuka, tidak berjalan sendiri. Ini kontribusi masyarakat untuk perbaikan ke depan,” ujarnya di hadapan demonstran.
Aksi ARSAK ditutup dengan pembacaan tuntutan dan seruan agar warga terus mengawal pemerintahan daerah. Spanduk-spanduk bertuliskan kritik pedas seperti “Penjahat itu tidak pernah membangun negara; mereka memperkaya diri sambil merusak negara” dan “Bupati Sidoarjo: Hoax! Janji Palsu! Sidoarjo mumet: banjir, macet, proyek molor” tampak menghiasi barisan demonstran.
Dengan berbagai tuntutan yang mengemuka, publik kini menanti langkah konkret dari Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten, dan DPRD Sidoarjo untuk merespons gelombang desakan perubahan yang semakin kuat.