Padang – Tragedi kecelakaan kerja kembali menyisakan duka mendalam bagi dunia industri di Sumatera Barat. Dua pekerja dilaporkan meninggal dunia setelah terjadi ledakan yang diduga berasal dari tangki penyimpanan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang. Insiden tersebut memicu desakan dari kalangan serikat pekerja agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengusut penyebab kecelakaan secara menyeluruh.
Peristiwa maut itu dilaporkan terjadi di lingkungan pabrik PT Wira Inno Mas, kawasan industri Pelabuhan Teluk Bayur, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Berdasarkan informasi awal yang diterima serikat pekerja, ledakan diduga berasal dari salah satu tangki penyimpanan CPO dan mengakibatkan dua pekerja yang berada di lokasi kehilangan nyawa. Penyebab pasti ledakan maupun kemungkinan adanya pelanggaran prosedur keselamatan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Kabar kecelakaan tersebut diterima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatera Barat melalui laporan anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI yang berada di lingkungan perusahaan.
Ketua DPD KSPSI AGN Sumatera Barat, Ruli Eka Pratama, menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya dua pekerja dalam insiden tersebut.
“Informasi kecelakaan ini kami terima langsung dari anggota PUK yang berada di lingkungan perusahaan. Kami sangat prihatin atas kejadian yang mengakibatkan dua pekerja meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya pengawas ketenagakerjaan,” ujar Ruli Eka Pratama dalam keterangan resminya.
Menurut Ruli, kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama pemerintah daerah melalui instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
KSPSI mendesak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, khususnya bidang pengawasan ketenagakerjaan, segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kejadian.
Investigasi tersebut dinilai penting untuk mengungkap penyebab ledakan sekaligus mengevaluasi penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.
Ruli menegaskan bahwa kegiatan industri yang melibatkan tangki penyimpanan berkapasitas besar dan instalasi dengan potensi bahaya tinggi membutuhkan sistem pengamanan yang ketat.
Pengoperasian fasilitas tersebut harus didukung prosedur kerja yang jelas, pemeriksaan teknis secara berkala, serta penerapan langkah pengendalian risiko untuk melindungi keselamatan seluruh pekerja.
Karena itu, KSPSI meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kondisi tangki setelah ledakan, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan keselamatan operasional.
Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi kelayakan fisik tangki penyimpanan CPO, riwayat pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri (APD).
Selain itu, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan pabrik juga diminta menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.
“Kami menduga ada persoalan serius yang perlu diperiksa dalam penerapan K3 di perusahaan tersebut. Namun, untuk memastikan apakah terjadi kelalaian atau pelanggaran, harus dilakukan pemeriksaan teknis dan investigasi oleh pihak yang berwenang,” tegas Ruli.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dugaan persoalan keselamatan kerja belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir sebelum adanya hasil investigasi resmi.
KSPSI menginginkan proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya meminta keterlibatan pengawas ketenagakerjaan, organisasi serikat pekerja tersebut juga mendorong aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran hukum.
Apabila hasil penyelidikan nantinya menemukan bukti pelanggaran ketentuan K3 yang memenuhi unsur pidana, KSPSI meminta agar penegakan hukum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam mendukung proses pengungkapan penyebab kecelakaan, pengamanan barang bukti di lokasi kejadian juga menjadi perhatian penting.
KSPSI meminta aparat berwenang memastikan seluruh bukti yang berkaitan dengan insiden tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh, termasuk puing instalasi tangki, dokumen pemeriksaan keselamatan, catatan pemeliharaan peralatan, dan rekaman kamera pengawas atau CCTV.
Dokumen serta bukti fisik tersebut dinilai dapat membantu penyidik dan tenaga pemeriksa teknis dalam merekonstruksi rangkaian peristiwa sebelum terjadinya ledakan.
Pemeriksaan yang komprehensif juga diperlukan untuk menentukan langkah pencegahan agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi pada kegiatan industri yang memiliki karakteristik risiko sejenis.
Di sisi lain, KSPSI mengingatkan bahwa penanganan kecelakaan kerja tidak boleh hanya berorientasi pada penyelidikan dan kemungkinan penegakan hukum.
Perlindungan terhadap keluarga korban harus mendapatkan perhatian utama, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Ruli meminta perusahaan memastikan seluruh hak korban dan ahli waris diproses sesuai ketentuan, termasuk manfaat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), santunan kematian, serta hak lain yang menjadi kewajiban perusahaan harus dipastikan pemenuhannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hasil penetapan pihak berwenang.
“Jangan sampai keluarga korban harus berjuang sendiri setelah kehilangan anggota keluarganya akibat kecelakaan kerja. Perusahaan harus memastikan seluruh hak korban dan ahli waris dipenuhi sesuai ketentuan hukum,” ungkap Ruli menambahkan.
Menurut KSPSI, tanggung jawab terhadap keselamatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas industri. Penerapan K3 tidak cukup hanya diwujudkan melalui kelengkapan dokumen administratif, tetapi harus benar-benar dijalankan dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Insiden di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur tersebut juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan berkala terhadap fasilitas industri yang menggunakan instalasi penyimpanan dan peralatan dengan potensi bahaya tinggi.
Pemeriksaan kelayakan peralatan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta kesiapan sistem tanggap darurat merupakan bagian dari langkah pencegahan yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan.
KSPSI AGN Sumatera Barat menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut agar proses investigasi berjalan hingga tuntas dan hak-hak keluarga korban tidak terabaikan.
Hingga informasi ini disampaikan, penyebab pasti ledakan tangki CPO masih memerlukan kepastian melalui pemeriksaan resmi. Belum terdapat kesimpulan yang dapat memastikan adanya kelalaian ataupun pelanggaran K3 dalam peristiwa tersebut.
Tragedi yang merenggut dua nyawa pekerja ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penerapan keselamatan kerja di sektor industri. KSPSI menegaskan pentingnya investigasi yang transparan, penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran, serta pemenuhan hak keluarga korban sebagai bagian dari tanggung jawab perlindungan tenaga kerja.
