SIDOARJO – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Seorang petugas keamanan sekolah berinisial HS resmi dilaporkan ke Polresta Sidoarjo pada Jumat (16/10/2026) atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan berulang kali terhadap seorang siswa.
Laporan tersebut telah diterima dan teregister di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan nomor STTLP/397/X/2026/SPKT Polresta Sidoarjo/Polda Jawa Timur. Dalam laporan itu, HS dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juncto Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dugaan kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi satu kali, melainkan berlangsung berulang kali dalam rentang waktu antara tahun 2024 hingga 2025 di lingkungan sekolah tempat terlapor bekerja.
Kasus ini terungkap setelah korban akhirnya memberanikan diri bercerita kepada salah seorang kerabatnya. Cerita tersebut kemudian diteruskan kepada orang tua korban. Merasa terpukul dan tidak terima atas peristiwa yang menimpa anaknya, pihak keluarga memutuskan menempuh jalur hukum.
Menurut keterangan pihak keluarga, korban selama ini memilih bungkam karena diduga mendapat tekanan dan larangan dari terlapor untuk menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun. Ketakutan itulah yang membuat korban baru berani terbuka setelah memendamnya dalam waktu cukup lama.
Penggunaan inisial bagi terlapor serta penyamaran identitas korban dan sekolah dalam pemberitaan ini dilakukan sepenuhnya atas permintaan keluarga, guna melindungi psikologis anak agar tidak kembali ketakutan maupun terbebani trauma berkepanjangan.
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Timur, Jaka Prima, menyoroti dampak psikologis serius yang dialami korban akibat intimidasi untuk tutup mulut tersebut.
“Larangan bercerita itu membuat korban berada dalam tekanan psikologis dan rasa takut yang berkepanjangan,” ujar Jaka Prima dalam keterangannya.
Ia mendesak aparat kepolisian agar mengusut laporan ini secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Pihaknya juga meminta penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya korban lain di lingkungan sekolah tersebut.
Meski demikian, Jaka menegaskan bahwa kemungkinan adanya korban lain masih sebatas dugaan yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan polisi.
Saat ini, tim kuasa hukum bersama Komnas PA Jawa Timur terus mengawal proses hukum dan mendampingi keluarga korban. Mereka menekankan bahwa setiap tahapan pemeriksaan terhadap korban wajib dilakukan dengan pendekatan ramah anak, disertai pendampingan hukum dan pemulihan psikologis secara intensif.
Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa perkara ini telah memasuki tahap pemanggilan saksi-saksi dan pihak terlapor oleh penyidik, sementara korban sendiri telah dimintai keterangan. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi terkait peningkatan status hukum HS.
Kuasa hukum keluarga menyampaikan bahwa pihak sekolah bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan demi keadilan bagi korban.
Pihak sekolah juga dikabarkan telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan HS dari tugasnya sebagai petugas keamanan. Upaya konfirmasi lebih lanjut terkait perkembangan perkara ini juga telah dilakukan kepada pihak sekolah maupun HS.
Dalam proses pendampingan yang turut dipantau oleh Ilfi Wardatul Khabibah dan Aviella Nurul Hamidah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang tengah menjalani praktik magang di Law Firm Jaka Prima, diharapkan aparat penegak hukum dapat mengusut perkara ini secara objektif dan menjatuhkan hukuman yang setimpal apabila terlapor terbukti bersalah di persidangan.
Sebagaimana asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), terlapor HS tetap dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
