Jember – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Hanan Kukuh Ratmono, menggelar kegiatan reses masa persidangan III di Balai Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dispendukcapil Jember Bambang Saputro, Kepala Desa Sukosari Ahmad Romadhon, serta sejumlah undangan dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Hanan menjelaskan bahwa reses merupakan hak sekaligus kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap berbagai aspirasi dan mengetahui persoalan yang dihadapi warga.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini saya mengundang Kepala Dispendukcapil Jember, Pak Bambang Saputro, untuk memberikan penjelasan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD),” ungkap Hanan.
Ia mengajak seluruh undangan untuk melakukan aktivasi IKD. Menurutnya, kepemilikan identitas kependudukan digital juga dapat menjadi salah satu langkah untuk mendukung masyarakat dalam proses pendaftaran sebagai agen Pelinsos.
Hanan menilai keberadaan agen Pelinsos sangat penting untuk membantu pemerintah memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengaku banyak mendengar keluhan masyarakat mengenai penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan, masih terdapat warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi belum terdata.
“Saya banyak mendengar keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Karena itu, saya berharap para undangan bisa menjadi agen Pelinsos untuk membantu masyarakat yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan, tetapi selama ini luput dari pendataan,” jelasnya.
Melalui peran agen Pelinsos, masyarakat diharapkan dapat ikut membantu mendata dan mengusulkan warga yang memenuhi kriteria agar bisa masuk dalam pendataan penerima bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Hanan juga menjelaskan tentang sistem desil yang menjadi salah satu parameter dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penentuan sasaran program bantuan sosial.
Menurutnya, masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 merupakan kelompok yang menjadi sasaran prioritas penerima bantuan sosial, sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.
Tak hanya membahas persoalan sosial, Hanan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan di wilayah masing-masing.
Ia menjelaskan, warga tidak harus menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum. Aspirasi cukup dituliskan pada lembar kertas yang telah disediakan oleh panitia.
“Untuk reses kali ini, para undangan tidak perlu menyampaikan aspirasi satu per satu secara langsung. Cukup ditulis di kertas yang sudah kami sediakan. Setiap desa minimal menyampaikan satu usulan,” terangnya.
Hanan berharap usulan yang disampaikan masyarakat dapat memprioritaskan kebutuhan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU).
Hal tersebut karena bidang infrastruktur jalan dan penerangan jalan menjadi bagian dari ruang lingkup tugas Komisi C DPRD Jember.
Selain itu, masyarakat juga diperbolehkan mengusulkan pembangunan maupun perbaikan irigasi. Namun, Hanan mengingatkan bahwa saat ini alokasi anggaran untuk sektor irigasi masih terbatas.
Melalui kegiatan reses tersebut, Hanan berharap aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat diperjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember.
