Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat tersebut muncul setelah polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024 berkembang menjadi persoalan hukum dan memicu desakan sejumlah anggota DPR agar Gibran mundur.
Keinginan itu disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri wakilnya.
Prasetyo mengatakan pembicaraan kedua pemimpin negara berlangsung di tengah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran yang belakangan dipersoalkan keabsahannya melalui jalur hukum.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut juga membahas kemungkinan langkah yang dapat ditempuh Gibran menghadapi persoalan hukum. Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran, tetapi Istana tidak menjelaskan secara terperinci isi masukan tersebut.
Prasetyo secara khusus meluruskan informasi yang menyebut Presiden telah menolak niat pengunduran diri Gibran. Ia menegaskan kabar tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan yang sebenarnya berlangsung.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Meski tidak menyampaikan penolakan, Prabowo juga belum dinyatakan memberikan persetujuan atas pengunduran diri tersebut. Hingga keterangan Istana disampaikan, belum ada keputusan resmi yang menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dipersoalkan. Pembuktian tersebut direncanakan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo Hadi saat menjelaskan hasil pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menguat setelah muncul putusan pengadilan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan dari luar negeri. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal terhadap dokumen yang diterbitkan instansi pemerintah bidang pendidikan.
Perkembangan itu memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, pembatalan dokumen administrasi tidak dengan sendirinya menyebabkan pemberhentian pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum.
Desakan agar Gibran mundur juga muncul di lingkungan DPR. Sejumlah anggota parlemen mulai menggalang dukungan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Pada Selasa (10/11/2026), anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, membentangkan kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Yanuar mengaku membawa aspirasi masyarakat Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah, yang ditemuinya selama masa reses. Ia juga menyatakan telah menandatangani usulan HMP bersama sejumlah anggota DPR lainnya.
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota parlemen telah menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu menggambarkan adanya penggalangan dukungan politik, tetapi belum merupakan keputusan resmi DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan tersebut. Menurutnya, setiap usulan harus dibahas melalui mekanisme yang berlaku.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada,” ujar Puan Maharani seusai pembukaan masa persidangan DPR di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui usulan DPR merupakan dua proses yang berbeda. Pemberhentian melalui mekanisme DPR harus mengikuti Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan diambil MPR.
Sementara itu, apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
Di tengah perkembangan politik itu, Istana menegaskan kegiatan pemerintahan tetap berjalan. Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden, sedangkan Presiden Prabowo tetap memimpin agenda pemerintahan dan pembahasan berbagai persoalan nasional.
“Jadi, kita tetap fokus bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Prasetyo Hadi ketika menjelaskan keberlanjutan kegiatan pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran yang telah berlaku. Kejelasan sikap Gibran dan tindak lanjut proses konstitusional menjadi penentu perkembangan berikutnya, sementara pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berlangsung.