Jombang – Forum Diskusi Publik yang digelar Jombang Ibu Kota Nahdliyin (JIK NAH) berlangsung dinamis. Empat peserta melontarkan kritik dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, mulai dari pemanfaatan videotron sebagai media informasi pembangunan, antisipasi keamanan Pilkades serentak 2027, hingga perlunya memperluas ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan bertema “Bersama Wujudkan Cita-Cita Masa Depan Jombang Lebih Maju dan Sejahtera” tersebut berlangsung di Aula Bung Tomo, Kantor Sekretariat Kabupaten Jombang, Rabu (28/10/2026). Forum dibuka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jombang, Budi Winarno, mewakili Bupati Jombang Warsubi. Diskusi ini mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, aktivis, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persoalan serta arah pembangunan daerah.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya DLH, Bapperinda, Diskominfo, Disdikbud, dan BKAD. Hadir pula Kasat Intelkam Polres Jombang, organisasi profesi wartawan, Pemuda Pancasila, Gusdurian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Ketua JIK NAH Jombang, Ustaz Muhtazuddin, SH, menjelaskan bahwa pembentukan organisasi tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang Kabupaten Jombang sebagai daerah yang melahirkan sejumlah tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, warisan perjuangan para pendiri NU perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda.
Tokoh-tokoh seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan bagian penting dari sejarah Jombang yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan identitas dan karakter daerah.
“Jombang dengan segala keberagaman budaya, etnis, sosial, agama, pendidikan maupun aspek penting lainnya, sehingga JIK NAH ini berperan sebagai obor untk menggali lebih dalam lagi sejarah Jombang di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Karena itu, saran, masukan dan kritikan dari peserta kita jadikan satu sebagai solusi bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Jombang,” ujar Muhtazuddin.
Ia menegaskan, JIK NAH ingin memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Jombang AKP Budi Santoso menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan program, melainkan juga membutuhkan kemampuan membaca dinamika sosial.
“Pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada perencanaan dan pelaksanaan program. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan untuk membaca dinamika sosial, memahami kebutuhan masyarakat, serta merespons berbagai perubahan yang terjadi di tengah kehidupan publik,” ungkap Budi Santoso.
Ia menilai komunikasi terbuka dapat mencegah munculnya kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar stabilitas keamanan daerah tetap terjaga.
“Dalam catatan kami faktor keamanan di Jombang selama ini masih bisa dikendalikan. Jombang masih aman,” ungkap Budi.
Dalam pemaparannya, Budi Winarno turut mengulas tantangan pembangunan Kabupaten Jombang, terutama berkaitan dengan pengembangan kawasan industri, perlindungan lahan pertanian, investasi, dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan kawasan industri di wilayah utara Sungai Brantas, khususnya koridor Ploso, Kabuh, dan Kudu, perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesesuaian tata ruang, infrastruktur, ketersediaan air, pengelolaan limbah, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
“Sebab, pembangunan bukan semata-mata tentang mempercepat investasi atau memperluas infrastruktur, melainkan juga memastikan bahwa setiap perubahan pemanfaatan ruang memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar Budi Winarno.
Ia menjelaskan, pemetaan potensi sumber daya alam dan arah pembangunan daerah telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang perekonomian sekaligus ketahanan pangan, sementara pengembangan industri diarahkan pada sejumlah kawasan potensial, termasuk Mojoagung dan wilayah utara Sungai Brantas.
Suasana forum semakin hidup ketika moderator Ari dan Gentho membuka sesi tanya jawab. Empat peserta menyampaikan pertanyaan, kritik, dan usulan yang menyentuh langsung kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu kritik diarahkan pada penggunaan videotron yang terpasang di sejumlah lokasi strategis. Peserta menilai media informasi digital tersebut seharusnya lebih banyak menampilkan program pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan didominasi tayangan mengenai pejabat pemerintah.
Masukan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik agar masyarakat mengetahui program yang sedang dijalankan pemerintah, penggunaan anggaran, serta manfaat pembangunan bagi warga.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kesiapan menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Peserta meminta pemerintah bersama aparat keamanan melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk mencegah potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial selama tahapan pemilihan berlangsung.
Selain itu, muncul desakan agar forum dialog publik tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Peserta berharap ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga kritik, saran, dan aspirasi warga memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Pertanyaan kritis juga disampaikan aktivis prodemokrasi, Antep, yang mempertanyakan konsistensi arah pembangunan Kabupaten Jombang. Ia menyoroti munculnya berbagai identitas dan gagasan pengembangan daerah yang menurutnya perlu dijelaskan secara lebih konkret.
“Katanya Jombang sebagai pusat industri, ini kok ada lagi Jombang sebagai ibu kota nahdliyin. Mana yang benar,” kritik Antep.
Pertanyaan tersebut memperlihatkan perlunya penjelasan mengenai hubungan antara pengembangan industri dan penguatan identitas Jombang sebagai daerah yang memiliki sejarah penting dalam perkembangan Nahdlatul Ulama.
Kedua gagasan itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai masa depan Jombang, terutama bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian sejarah, kebudayaan, nilai keagamaan, dan karakter sosial masyarakat.
Sekretaris JIK NAH Jombang, Roni Brawn, memastikan berbagai aspirasi yang muncul selama diskusi tidak akan berhenti sebagai catatan forum. Panitia telah merangkum hasil pembahasan menjadi enam poin rekomendasi untuk disampaikan secara tertulis kepada Bupati Jombang Warsubi.
“Kami sudah merangkum enam poin penting dari hasil diskusi nantinya kami sampaikan ke pak bupati agar menjadi bahan masukan dan pertimbangkan dalam membuat kebijakan,” jelas Roni.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya menyangkut transparansi informasi pembangunan, keamanan wilayah, pengembangan ekonomi, serta penguatan partisipasi publik.
Forum Diskusi Publik JIK NAH Jombang akhirnya menjadi ruang pertemuan antara kritik masyarakat dan penjelasan pemerintah. Dengan enam poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada bupati, penyelenggara berharap aspirasi warga dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata untuk mewujudkan Jombang yang lebih maju, terbuka, dan sejahtera.