Jombang – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Jombang di tingkat nasional. Di tengah upaya memperkuat perekonomian daerah, Kabupaten Jombang berhasil memperoleh pengakuan dalam ajang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 untuk wilayah Jawa-Bali. Capaian tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah daerah terhadap perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD yang berlangsung di Grand Ballroom Convention, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kabupaten Jombang masuk dalam nominasi TPAKD Terbaik Wilayah Jawa-Bali pada kegiatan nasional yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Melalui forum tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pemerataan akses layanan keuangan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal.
Keberhasilan Kabupaten Jombang memperoleh pengakuan dalam ajang TPAKD Award 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas program inklusi keuangan.
Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Kabupaten Jombang. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak dalam memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kolaborasi seluruh pihak di Kabupaten Jombang dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya untuk mendukung percepatan ekonomi di daerah,” ungkap Warsubi.
Warsubi menilai kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Warsubi didampingi Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektur Kabupaten Jombang.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang tersebut mencerminkan dukungan lintas perangkat daerah terhadap penguatan program percepatan akses keuangan.
Penghargaan TPAKD Award 2026 yang diterima Kabupaten Jombang dituangkan dalam piagam yang ditandatangani Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi Kabupaten Jombang untuk terus memperkuat berbagai kebijakan dan inovasi yang mendukung pemerataan akses keuangan.
TPAKD sendiri memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, berbagai hambatan akses keuangan diharapkan dapat dikurangi.
Keberadaan TPAKD juga menjadi bagian penting dalam memperkuat inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi produktif.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam pengembangan akses keuangan adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini memiliki kontribusi penting terhadap aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.
Kemudahan memperoleh layanan keuangan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas peluang pemasaran.
Namun, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan pembiayaan. Pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk keuangan, dan kemampuan memilih layanan yang sesuai kebutuhan juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat.
Karena itu, penguatan literasi keuangan perlu berjalan seiring dengan upaya memperluas inklusi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana dan berkelanjutan.
Dalam Rakornas TPAKD 2026, pemerintah pusat dan daerah juga membahas sinkronisasi berbagai program percepatan akses keuangan. Pembahasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Selain mengevaluasi dan menyelaraskan kebijakan yang berjalan, forum nasional tersebut menjadi momentum penyampaian arah strategis pengembangan TPAKD pada 2027.
Bagi Kabupaten Jombang, hasil Rakornas tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam memperkuat pelaksanaan program inklusi keuangan pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen melanjutkan penguatan sinergi antarlembaga serta mengoptimalkan berbagai program dan inovasi yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan layanan keuangan untuk meningkatkan produktivitas.
Selain memberikan manfaat bagi sektor usaha, pemerataan akses keuangan juga berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal dapat memperoleh lebih banyak pilihan dalam mengelola kebutuhan keuangan, menabung, maupun merencanakan kegiatan ekonomi.
Dengan demikian, keberhasilan program inklusi keuangan tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah pengguna layanan keuangan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pengakuan nasional melalui TPAKD Award 2026 menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun perekonomian daerah yang inklusif.
Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Jombang diharapkan mampu memperluas akses keuangan secara merata, mendukung pertumbuhan UMKM, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.