JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam mendukung Program Strategis Nasional. Mulai dari pembenahan administrasi kependudukan, perluasan layanan kesehatan gratis, Home Care, Mobil Cinta, hingga rencana menghadirkan Hotel Cinta pada 2027.
Paparan tersebut disampaikan Gus Fawait dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Peran Pemerintah dalam Mendukung Program Strategis Nasional yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, di antaranya Bupati Pasuruan, Wali Kota Pasuruan, Wakil Bupati Probolinggo, Wakil Wali Kota Probolinggo, Wakil Bupati Situbondo, Wakil Bupati Banyuwangi, serta Wakil Bupati Bondowoso.
Dalam kesempatan itu, Gus Fawait menjelaskan bahwa program pemerintah pusat menjadi salah satu acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan di Kabupaten Jember sejak awal masa pemerintahannya.
Menurutnya, sebagian besar janji politik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga selaras dengan program pemerintah pusat.
“Di awal pemerintahan kami, program pemerintah pusat menjadi patokan. Bahkan, janji-janji politik kami yang ada di dalam Perda RPJMD hampir mayoritas merupakan program pemerintah pusat,” kata Gus Fawait.
Gus Fawait menyebut kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah pembangunan. Ia mengungkapkan, Jember memiliki jumlah penduduk miskin secara absolut tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang.
Karena itu, Pemkab Jember berupaya membenahi pelayanan dasar, termasuk administrasi kependudukan (adminduk), agar masyarakat lebih mudah mendapatkan dokumen resmi yang dibutuhkan.
Ia mengenang kondisi sebelumnya ketika antrean panjang warga yang mengurus KTP dan dokumen kependudukan lainnya kerap terlihat di kantor Dispendukcapil Jember.
Kini, menurutnya, pelayanan pengurusan KTP telah diperluas hingga tingkat kecamatan, dengan ketersediaan blangko yang lebih memadai.
Gus Fawait juga menyoroti persoalan warga yang belum menerima bantuan sosial karena terkendala dokumen kependudukan.
“Kadang-kadang masyarakat menyalahkan pemerintah pusat karena tidak mendapatkan program bantuan sosial. Setelah diselidiki, ternyata mereka tidak punya KTP,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Gus Fawait menjelaskan bahwa Pemkab Jember melakukan efisiensi anggaran sejak awal pemerintahan. Salah satu langkah yang diambil adalah membatalkan pengadaan mobil dinas bupati dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama melalui perluasan akses pelayanan kesehatan dengan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Melalui program tersebut, warga Jember yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat mengakses layanan pengobatan gratis di rumah sakit di seluruh Indonesia.
“Kami melihat potensi mobil OPD. Kalau warga mampu punya dokter pribadi, maka warga Jember yang tidak mampu kami wujudkan punya dokter pribadi,” ungkapnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui layanan Home Care, yakni kunjungan tenaga kesehatan ke rumah warga yang membutuhkan penanganan medis. Layanan ini dijadwalkan secara berkala, termasuk kunjungan bulanan menggunakan kendaraan Home Care.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang ke fasilitas kesehatan diharapkan tetap mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
Selain Home Care, Pemkab Jember juga menghadirkan program Mobil Cinta untuk membantu pasien dari keluarga kurang mampu yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, tetapi mengalami kesulitan mendapatkan transportasi untuk pulang.
Gus Fawait mengatakan, persoalan biaya transportasi sering kali menjadi beban tambahan bagi keluarga pasien, terutama setelah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan selama perawatan.
“Kami melihat warga tidak mampu setelah dirawat di rumah sakit pulangnya justru punya utang karena tidak mempunyai kendaraan dan harus menyewa. Karena itu, kami mengantarkan mereka sampai ke rumah melalui Mobil Cinta tanpa biaya,” jelasnya.
Melalui layanan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan pasien dapat kembali ke rumah dengan aman tanpa harus memikirkan biaya transportasi tambahan.
Tak berhenti pada layanan kesehatan yang sudah berjalan, Pemkab Jember juga merencanakan program Hotel Cinta pada 2027.
Program ini dirancang sebagai tempat singgah sementara bagi ibu hamil dengan risiko tinggi yang membutuhkan penanganan persalinan di rumah sakit.
Keberadaan Hotel Cinta diharapkan membantu ibu hamil mendapatkan akses lebih cepat terhadap fasilitas kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari rumah sakit atau memiliki keterbatasan akses transportasi.
Gus Fawait mengatakan, rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menangani persoalan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Jember yang menurutnya masih tinggi.
Dengan menyiapkan tempat singgah bagi ibu hamil berisiko tinggi, pemerintah berharap penanganan medis dapat dilakukan lebih terencana dan tepat waktu.
Di bidang pelayanan publik dan komunikasi pemerintahan, Pemkab Jember menjalankan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan.
Program ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Berbagai unsur masyarakat dilibatkan, mulai dari ketua RT dan RW, kader posyandu, kelompok pengajian, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kaki lima (PKL), hingga pedagang sayur keliling atau mlijo.
Menurut Gus Fawait, sekitar 5.000 orang dihimpun dalam kegiatan di setiap kecamatan. Selain memperoleh sosialisasi program pemerintah, masyarakat juga diberi kesempatan menyampaikan persoalan dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Jember berharap kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., menjelaskan bahwa pemerintah pusat secara rutin menggelar komunikasi dengan pemerintah daerah setiap Rabu.
Forum tersebut menjadi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Seluruh kepala daerah akan memaparkan beberapa permasalahan yang ada di daerah,” ujarnya.
Cheka mengatakan, persoalan yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada kementerian terkait agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sebelum pertemuan berikutnya.
Sebagai contoh, persoalan infrastruktur akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
“Jadi setiap kepala daerah akan memaparkan permasalahan di daerahnya, dan ini langsung akan kita up. Misal soal infrastruktur, langsung kita up dan koordinasi dengan Kementerian PU. Ini akan ditindaklanjuti dan hasilnya akan disampaikan saat pertemuan berikutnya yang digelar setiap hari Rabu,” tuturnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan. Bagi Pemkab Jember, penyelarasan itu diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar, perluasan akses kesehatan, serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.(ADV )