Kutim – Keberagaman bukan tembok yang memisahkan, melainkan fondasi untuk membangun rumah bersama. Pesan itu mengemuka saat Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) Kutim periode 2026–2030 di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat (2/10/2026) malam.
Di hadapan jajaran pengurus dan para undangan, Mahyunadi menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan tidak semestinya berhenti sebagai seremoni ataupun pergantian struktur organisasi. Amanah yang diterima pengurus baru, menurutnya, harus diwujudkan melalui kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat, pemerintah daerah dan lingkungan sosial di Kutai Timur yang dihuni warga dengan beragam suku, agama, adat serta latar belakang.
Mahyunadi menilai keberadaan organisasi paguyuban dan kemasyarakatan memiliki fungsi penting dalam menjaga ketenangan serta membantu mencegah konflik di tengah masyarakat. Organisasi dapat menjadi tempat masyarakat bernaung sekaligus menjembatani persoalan apabila muncul gesekan di antara anggota maupun kelompok masyarakat.
“Dengan adanya organisasi paguyuban, maka kita merasa tenang karena pasti minim konflik. Biasanya konflik itu kalau tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang memediasi,” kata Mahyunadi saat diwawancarai di GSG Bukit Pelangi, Jumat (2/10/2026).
Menurutnya, keberadaan paguyuban membuat masyarakat memiliki pihak yang dapat berperan sebagai pengayom ketika muncul persoalan. Fungsi tersebut menjadi semakin penting di Kutai Timur mengingat komposisi masyarakatnya yang sangat beragam.
“Dengan ada paguyuban-paguyuban mudah-mudahan bisa jadi pengayom dari seluruh anggota paguyubannya,” ujarnya.
Mahyunadi memberikan apresiasi terhadap LPADKT yang disebut telah cukup lama tumbuh dan memiliki jumlah anggota yang besar. Ia memandang organisasi tersebut diisi banyak sumber daya manusia yang mampu menjaga komunikasi serta membangun hubungan dengan berbagai pihak.
Hubungan Mahyunadi dengan LPADKT juga telah terjalin melalui posisinya sebagai penasihat organisasi. Ia mengaku kerap berdiskusi dengan jajaran LPADKT mengenai berbagai persoalan, mulai dari urusan organisasi hingga kegiatan ekonomi.
“LPADKT ini salah satu yang rutin berkomunikasi dengan saya. Kita sering bertukar pikiran, baik itu masalah organisasi maupun masalah-masalah bisnis dan sebagainya. Jadi saya juga sangat senang,” kata Mahyunadi.
Ia menambahkan, komunikasi tersebut selama ini berlangsung dengan baik dan tidak mengganggu tugasnya sebagai Wakil Bupati Kutai Timur, baik dalam kapasitas pribadi maupun jabatan pemerintahan.
Peran organisasi seperti LPADKT, menurut Mahyunadi, semakin diperlukan untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Kutai Timur. Organisasi kemasyarakatan dinilai dapat menjadi mediator dan fasilitator apabila muncul dinamika sosial, sekaligus membantu menciptakan ruang komunikasi yang lebih sehat di antara kelompok masyarakat.
Keragaman Kutai Timur, mulai dari masyarakat berlatar belakang Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, Toraja, Batak, Madura, hingga warga yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan berbagai daerah lainnya, tidak semestinya dipandang sebagai sumber perpecahan. Perbedaan tersebut justru dapat menjadi kekuatan apabila dirawat dengan semangat saling menghormati.
“Kita tidak perlu menjadi sama untuk dapat hidup bersama. Kita boleh berbeda suku, agama, bahasa, bahkan pandangan,” tegas Mahyunadi.
Bagi Mahyunadi, ketika berbicara tentang Kutai Timur, seluruh kelompok masyarakat mempunyai kepentingan yang sama, yakni menjaga keamanan, kedamaian dan kondusivitas daerah sekaligus mendorong pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti komposisi kepengurusan LPADKT yang dinilainya memperlihatkan keterbukaan terhadap berbagai latar belakang. Meski membawa identitas adat Dayak, organisasi tersebut tidak menutup ruang bagi masyarakat dari kelompok lainnya untuk terlibat dalam kepengurusan.
“Itulah hebatnya LPADKT, walaupun dia secara lugas mengatakan bahwa Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, walaupun dia secara lugas mengatakan bahwa dia Dayak, tapi dia inklusif,” ujar Mahyunadi.
Mahyunadi kemudian mencontohkan keterlibatan pengurus yang berasal dari latar belakang berbeda sebagai gambaran bahwa identitas organisasi tidak menjadi penghalang dalam membangun kebersamaan.
“Jadi menerima semua elemen termasuk Pak Daniel, masuk sebagai bendahara, ada tadi Sahlang. Bahkan si sekretarisnya orang Jawa. Jadi luar biasa, inklusifnya ini yang bisa memastikan bahwa seperti saya katakan di Kutai Timur, insyaallah menjadi kondusif dengan adanya orang yang seperti ini,” katanya.
Pesan itu menjadi perhatian bagi pengurus LPADKT Kutim yang baru dilantik agar organisasi terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran LPADKT diharapkan menjadi kekuatan yang menyejukkan dan mempererat hubungan sosial, bukan memperlebar jarak di antara kelompok yang berbeda.
Mahyunadi turut mendorong agar identitas adat dan budaya yang melekat pada LPADKT digunakan sebagai kekuatan untuk memperkokoh persatuan. Nilai budaya seperti gotong royong, penghormatan, kebersamaan dan kepedulian sosial dinilai dapat menjadi modal organisasi dalam menjalin kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat.
Selain menjaga persatuan, LPADKT juga didorong mengambil bagian dalam pembangunan Kutai Timur. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga keterlibatan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, pemuda, komunitas dan seluruh unsur masyarakat dibutuhkan untuk mempercepat kemajuan daerah.
Mahyunadi secara khusus mengajak generasi muda Dayak agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Mereka didorong meningkatkan keterampilan, pendidikan dan kapasitas diri sehingga dapat memanfaatkan peluang sebagai pelaku usaha, tenaga profesional, aparatur sipil negara maupun pada bidang-bidang lainnya.
Dorongan tersebut menjadi relevan di tengah perkembangan ekonomi dan investasi di Kutai Timur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan agar masyarakat lokal dapat memperoleh ruang yang lebih besar dan ikut menentukan arah pembangunan daerah.
Dalam konteks itu, LPADKT Kutim dapat mengambil peran melalui kegiatan peningkatan kapasitas anggota, penguatan kemandirian ekonomi dan keterlibatan sosial. Upaya tersebut dapat berjalan tanpa harus meninggalkan adat serta identitas budaya yang menjadi salah satu fondasi organisasi.
Mahyunadi juga berharap LPADKT mempertahankan posisinya sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kemitraan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari mendukung program pembangunan, menjaga keamanan dan ketertiban hingga terlibat dalam kegiatan sosial bersama masyarakat.
Jaringan organisasi hingga tingkat masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan menyampaikan aspirasi melalui saluran yang baik. Dengan fungsi tersebut, keberadaan organisasi tidak sebatas pada aktivitas internal, tetapi mampu memberikan manfaat lebih luas kepada lingkungan sekitarnya.
Perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan nilai budaya lokal turut menjadi bagian dari harapan terhadap LPADKT. Pembangunan daerah dinilai perlu berjalan berdampingan dengan perlindungan lingkungan serta upaya mempertahankan warisan budaya Kalimantan kepada generasi berikutnya.
Organisasi adat memiliki posisi yang strategis dalam menjaga kesinambungan nilai tersebut. Melalui kegiatan sosial dan kebudayaan, LPADKT dapat membantu mengenalkan tradisi kepada generasi muda sekaligus mempertahankan semangat gotong royong dan penghormatan di tengah perubahan zaman.
Pelantikan DPC LPADKT Kutim periode 2026–2030 turut dihadiri Ketua Umum DPP LPADKT-KU A Vendy Meru, Sekretaris Jenderal FX Apui, Ketua DPRD Kutim Jimmi serta sejumlah undangan lainnya.
Momentum pelantikan tersebut menjadi titik awal bagi jajaran kepengurusan baru untuk membuktikan perannya di tengah masyarakat. Tanggung jawab organisasi tidak hanya berhubungan dengan konsolidasi internal, tetapi juga menyangkut kemampuan membangun komunikasi dengan pemerintah, aparat keamanan dan berbagai unsur masyarakat.
Bagi Mahyunadi, perbedaan identitas tidak perlu dihilangkan demi menciptakan persatuan. Penghormatan terhadap keberagaman justru dapat menjadi jalan untuk membangun Kutai Timur sebagai rumah bersama yang aman, damai dan terus berkembang.
Dengan semangat tersebut, kepengurusan LPADKT Kutim periode 2026–2030 diharapkan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kapasitas generasi muda, menjaga adat dan lingkungan, sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Kehadiran dan kontribusi nyata di tengah masyarakat pada akhirnya menjadi ukuran penting bagaimana organisasi dapat tumbuh sekaligus memberi manfaat bagi Kutai Timur.