Bondowoso – “Data harus menjadi bahan bakar kebijakan.” Pesan itu menjadi salah satu garis besar pandangan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi Golkar meminta penyusunan anggaran tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi ditopang data yang akurat, target terukur, serta orientasi hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap Raperda APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027, Senin (28/9/2026). Dalam forum itu, Golkar menyampaikan sejumlah catatan mulai dari penguatan pemerintahan berbasis data, evaluasi dokumen perencanaan, pelayanan kesehatan, penerangan jalan, pariwisata, hingga penanganan kekeringan.
“APBD pada hakikatnya bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, melainkan instrumen utama pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Kukuh.
Salah satu perhatian Fraksi Golkar diarahkan pada pemanfaatan Command Center milik pemerintah daerah. Fasilitas itu didorong berkembang melampaui fungsi pemantauan dengan menjadi pusat data strategis yang mengintegrasikan informasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Data mengenai kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi, pariwisata, harga pangan, hingga pelayanan publik dinilai perlu disajikan secara terpadu dan diperbarui agar dapat digunakan sebagai pijakan penyusunan kebijakan.
“Data harus menjadi bahan bakar kebijakan, sedangkan APBD harus menjadi instrumen eksekusinya,” ujarnya.
Golkar juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan peninjauan terhadap RPJMD 2025-2029 agar dokumen perencanaan tersebut tetap sesuai dengan perkembangan indikator dan kondisi daerah. Menurut pandangan fraksi, perubahan situasi pembangunan perlu diikuti dengan penyesuaian perencanaan sehingga program dan penganggaran tetap memiliki keterkaitan dengan kebutuhan aktual.
Sorotan lainnya menyentuh pelayanan publik, termasuk rencana pakaian khas Bondowoso. Fraksi Golkar menginginkan kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada rancangan visual, tetapi juga mempertimbangkan unsur budaya, sejarah, estetika, ekonomi kreatif serta keterlibatan pelaku UMKM dan perajin lokal.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi Golkar meminta pengadaan alat kesehatan pada APBD 2027 disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan. Sejumlah aspek yang dinilai perlu diperhitungkan meliputi jumlah dan karakteristik pasien, jenis penyakit, kasus rujukan, kapasitas peralatan yang sudah tersedia, tingkat pemanfaatan, kesiapan ruang pelayanan hingga dukungan tenaga kesehatan.
“Jangan sampai APBD membiayai alat yang secara administratif tersedia, tetapi utilisasinya rendah karena tidak didukung SDM, ruangan, pemeliharaan atau sistem pelayanan yang memadai,” tegas Kukuh.
Program Bondowoso Menyala juga menjadi perhatian. Golkar meminta pembangunan penerangan jalan umum tidak hanya diukur dari banyaknya titik lampu yang dipasang. Keberlanjutan pembiayaan listrik, pemeliharaan, penggantian komponen hingga biaya operasional dinilai perlu diperhitungkan sejak awal agar fasilitas dapat terus berfungsi.
“Jangan hanya terang saat dibangun, tetapi harus terjamin saat dioperasikan,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta program-program prioritas kepala daerah disertai rancangan pelaksanaan yang terukur. Menurut fraksi, setiap program perlu memiliki perangkat daerah penanggung jawab, sasaran lokasi, kelompok penerima manfaat, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, serta dukungan anggaran yang jelas.
Pada sektor pariwisata, konsep Travel Pattern Seven Summit of Ijen Geopark turut mendapat catatan. Golkar mendorong konsep tersebut tidak berhenti sebagai agenda promosi atau kegiatan seremonial, melainkan dikaitkan dengan transportasi, kuliner, UMKM, homestay, produk lokal, ekonomi kreatif hingga pemasaran digital sehingga aktivitas pariwisata dapat terhubung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
Persoalan kekeringan yang berulang di sejumlah wilayah Bondowoso juga masuk dalam pandangan fraksi. Pemerintah daerah didorong menyiapkan pendekatan jangka panjang dan tidak hanya mengandalkan distribusi air ketika krisis terjadi. Salah satu langkah yang disampaikan ialah penyediaan anggaran pengeboran sumber air di wilayah rawan kekeringan serta upaya memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Problematika kekeringan harus diatasi secara permanen, bukan hanya dengan pola tanggap darurat setiap kali masyarakat kekurangan air,” kata Kukuh.
Fraksi Golkar juga meminta evaluasi terhadap kepemimpinan PDAM dalam proses transisi menuju Perumda. Evaluasi tersebut, menurut pandangan fraksi, perlu mempertimbangkan stabilitas organisasi, efektivitas kinerja perusahaan daerah, serta ketentuan yang berlaku terkait kondisi direktur dan kemungkinan penunjukan pelaksana tugas.
Pembahasan Raperda APBD 2027 sendiri merupakan bagian dari tahapan penganggaran daerah. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menyampaikan Nota Penjelasan Bupati atas Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna pada Kamis (17/9/2026). Pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan 2027 sebesar sekitar Rp1,826 triliun dan belanja sekitar Rp1,910 triliun, sebelum rancangan tersebut menjalani pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
“Money follows program, program follows data, outcome oriented budgeting, dan sustainability,” tutur Kukuh.
Melalui sejumlah catatan tersebut, Fraksi Golkar menempatkan penggunaan data, kejelasan pelaksanaan program, orientasi hasil, serta keberlanjutan pembiayaan sebagai pokok pandangannya terhadap APBD Bondowoso 2027. Rangkaian masukan itu selanjutnya menjadi bagian dari proses politik anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan sesuai tahapan yang berlaku.