Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si., mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan sekitar 13 juta pekerja Indonesia.
Namun, Agusriansyah menegaskan bahwa insentif perpajakan harus dibarengi dengan penguatan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Menurutnya, masih terdapat perusahaan yang mengabaikan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran upah lembur, serta penerapan jam kerja yang adil dan manusiawi.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi dan keuntungan perusahaan dibangun di atas penderitaan serta ketidakadilan terhadap pekerja. Negara harus hadir memberikan perlindungan yang nyata,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim tersebut juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hak pekerja.
Ia mengingatkan bahwa memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja merupakan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
“Investasi harus kita dukung, perusahaan harus bertumbuh, tetapi martabat dan kesejahteraan pekerja tidak boleh dikorbankan. Keadilan bagi pekerja bukan belas kasihan, melainkan kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan.”
Sementara itu, ketentuan teknis dan kriteria penerima insentif pajak tersebut masih menunggu regulasi resmi pemerintah.
