Padang — Gema klakson sepeda motor dan kibaran bendera serikat pekerja membahana di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Padang, saat rombongan pengemudi ojek online (ojol) bersama jajaran buruh bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (10/9/2026).
Sejak pukul 14.00 WIB, gelombang massa aksi berjaket atribut khas komunitas ojol dan berseragam serikat mulai memadati area depan pintu gerbang utama parlemen dengan satu tujuan: menuntut keadilan bagi nasib pekerja di jalanan maupun sektor formal. Suasana di lokasi aksi terasa penuh haru sekaligus membakar semangat, di mana para pengemudi daring berdiri bahu-membahu menyuarakan penolakan atas tingginya potongan aplikasi.
Aksi unjuk rasa gabungan antara DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea (DPD KSPSI AGN) Sumbar dan komunitas ojol ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari jajaran personel kepolisian demi memastikan situasi tetap kondusif, tertib, dan aman.
Konsolidasi penting ini menjadi panggung utama bagi para pengemudi transportasi daring dalam memperjuangkan kepastian regulasi tarif, penyesuaian potongan aplikator yang makin mencekik, serta jaminan keselamatan kerja yang selama ini diabaikan.
Suasana di depan pintu gerbang gedung dewan mendadak hening dan diselimuti rasa haru ketika seorang perwakilan pengemudi ojol melangkah ke depan barisan. Dengan suara gemetar menahan sebak, ia memegang pengeras suara untuk menyuarakan jeritan hati rekan seprofesinya hingga tak kuasa menahan air mata yang menetes di pipinya.
“Setiap hari kami menembus hujan, menantang panasnya terik matahari di jalanan hanya demi membawa pulang sepiring nasi untuk anak dan istri di rumah. Tapi apa yang kami dapat? Potongan aplikasi makin hari makin besar, sementara tarif terus merosot!” serunya dengan nada bergetar sambil mengusap air matanya di hadapan massa aksi dan aparat keamanan.
Ia mengungkapkan, di balik atribut kerja yang mereka kenakan setiap hari, tersimpan duka mendalam tentang ketidakpastian hidup. Status sebagai ‘mitra’ sering kali hanya dijadikan dalih oleh perusahaan aplikator untuk lepas tangan saat pengemudi mengalami kecelakaan atau kemalangan di jalanan.
“Kami ini manusia, kami bukan mesin! Kami punya keluarga yang menunggu di rumah. Status kami katanya mitra, tapi ketika kami celaka di jalan, kami berjuang sendiri. Mana kedermawanan dan keadilan untuk kami?” lanjutnya dengan suara parau menahan tangis yang membuat banyak peserta aksi ikut tertunduk haru.
Di akhir orasinya, sambil menyapu sisa air mata di wajahnya, ia memohon agar para wakil rakyat di DPRD Sumbar tidak menutup mata dan telinga terhadap penderitaan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari narik orderan.
“Kami datang ke gedung rakyat ini bukan untuk berbuat rusuh, kami datang membawa harapan anak dan istri kami. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu anggota DPRD Sumbar, berdirilah di samping kami! Desak pemerintah dan aplikator agar memberikan tarif yang adil serta perlindungan hukum yang nyata bagi kami!” tegasnya disambut pekikan haru dan tepuk tangan riuh massa aksi.
Sementara itu, Ketua DPD KSPSI AGN Sumatera Barat, Ruli Eka Pratama, yang memegang pengeras suara di depan pintu gerbang gedung dewan menegaskan bahwa gerakan ini dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia demi mengetuk hati pemangku kebijakan.
“Aksi ini kami gelar secara serentak dan menyeluruh di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi yang ada di seluruh Indonesia sebagai bentuk soliditas perjuangan buruh dan pekerja informal,” ujar Ruli Eka Pratama di lokasi aksi.
Ruli menjelaskan, DPD KSPSI AGN Sumbar merumuskan tujuh poin tuntutan utama yang menyerukan evaluasi total kebijakan ketenagakerjaan, penolakan regulasi yang merugikan pekerja, kepastian upah layak, hingga batas bawah dan atas potongan harga oleh aplikator ojol.
Setelah menggelar orasi secara bergantian, perwakilan massa dari pimpinan serikat dan komunitas ojol akhirnya diterima masuk ke dalam gedung parlemen untuk beraudiensi langsung dengan jajaran pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menerima berkas tuntutan menyatakan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan meneruskannya secara resmi ke pemerintah pusat serta kementerian terkait.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga sore hari tersebut berakhir dengan damai, tertib, dan aman setelah seluruh poin tuntutan diserahkan secara resmi kepada perwakilan wakil rakyat.