Sidoarjo – Kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Tanggulangin, menjadi alarm keras bagi pengawasan dapur penyedia makanan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani para korban, sekaligus memastikan sebagian besar santri yang terdampak telah pulih.
Mayjen TNI Trenggono bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi melakukan inspeksi ke Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (4/9/2026). Kunjungan tersebut turut didampingi lima anggota Tim Kantor Staf Presiden (KSP). Mereka meninjau langsung kondisi korban dan proses penanganan setelah terjadinya dugaan keracunan makanan yang berasal dari layanan MBG.
Didampingi Bupati Sidoarjo H. Subandi, rombongan mengunjungi RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo untuk melihat kondisi santri yang masih mendapat perawatan. Setelah itu, mereka mendatangi Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Putat, Tanggulangin, guna memastikan kondisi para santri sekaligus mendengar penjelasan mengenai kronologi awal kejadian.
BGN mencatat sebanyak 748 santri terdampak dalam kejadian tersebut. Mayoritas korban telah kembali ke pondok setelah menjalani penanganan medis. Hingga Jumat pagi, sebanyak 22 orang masih berada di sembilan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan, namun kondisi mereka disebut sudah membaik.
“Saya sampaikan bahwa dari laporan pengasuh pondok pesantren, yang terdampak adalah 740-an. Kemudian sampai dengan pagi ini sudah kembali semua, tinggal 22 di 9 rumah sakit atau tempat kesehatan. Dan semua sudah dalam kondisi pulih, sudah dalam kondisi baik,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan penanganan terhadap korban berjalan relatif cepat. Meski demikian, kasus ini tetap menjadi perhatian serius karena melibatkan ratusan penerima manfaat program MBG, terutama anak-anak dan santri yang seharusnya memperoleh makanan dengan standar keamanan serta kualitas yang terjamin.
Dalam kunjungannya, Trenggono juga menyampaikan permohonan maaf terkait dugaan kelalaian maupun ketidakpatuhan petugas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin. BGN menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kasus tersebut.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” ucapnya.
BGN kemudian menjatuhkan sanksi berupa suspensi berat terhadap SPPG Kalitengah Tanggulangin. Dapur tersebut untuk sementara tidak diperbolehkan kembali beroperasi melayani Program Makan Bergizi Gratis. Kepala dapur SPPG Kalitengah juga diberhentikan dari jabatannya sebagai bagian dari langkah evaluasi.
“Sementara kita suspend, suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, kita berhentikan,” ujarnya.
Investigasi selanjutnya akan dilakukan untuk memastikan sumber persoalan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian dalam pelaksanaan standar operasional prosedur. BGN akan menelusuri apakah ketidakpatuhan terhadap prosedur terjadi secara sengaja maupun tidak, serta memastikan tahapan penyediaan hingga penyajian makanan telah mengikuti standar yang ditetapkan.
Di tengah proses evaluasi tersebut, Trenggono mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sidoarjo dalam memberikan penanganan kesehatan bagi ratusan santri. Gerak cepat pemerintah daerah dinilai berperan penting untuk mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk sekaligus memastikan seluruh santri mendapatkan pelayanan medis yang diperlukan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bertindak cepat, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Itu yang utama adalah harus tertangani dengan baik,” ucapnya.
BGN menyatakan pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG sebenarnya dilakukan secara rutin di berbagai daerah. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui pertemuan secara daring setiap pagi dengan para penanggung jawab SPPG dari seluruh Indonesia. Namun, kasus di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi tambahan agar kontrol di tingkat operasional dapat diperketat.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menaruh perhatian terhadap kondisi psikologis para santri setelah mengalami kejadian keracunan. Kementeriannya menyatakan kesiapan memberikan pendampingan trauma healing apabila masih dibutuhkan oleh anak-anak yang terdampak.
“Kalau memang pihak pondok pesantren bisa melakukan pendekatan trauma healing untuk anak-anak, ya alhamdulillah. Tapi seandainya masih membutuhkan, kami siap untuk berkolaborasi agar anak-anak ini siap kembali ke sekolah,” ucapnya.
Pendampingan psikologis dipandang penting karena kejadian keracunan massal tidak hanya berpotensi berdampak terhadap kondisi fisik, tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut pada anak ketika kembali menerima makanan dari program serupa. Pemulihan kepercayaan menjadi bagian penting agar aktivitas belajar dan kehidupan para santri di pondok dapat kembali normal.
Selain mengunjungi korban dan Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Wakil Kepala BGN juga meninjau SPPG Al-Amanah Junwangi yang beroperasi di Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi, Krian. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap operasional dapur penyedia makanan dalam program MBG.
Kasus keracunan yang berdampak pada 748 santri itu kini menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk memperketat penerapan prosedur keamanan makanan. Meski sebagian besar korban telah pulih dan hanya 22 orang yang masih menjalani perawatan hingga Jumat pagi, pemerintah menegaskan investigasi tetap dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang dan menjaga keamanan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.