Solo – “Ruang gerak daerah tak boleh menyempit” menjadi semangat yang mengemuka ketika Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana mengikuti rangkaian agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antarpemerintah kota sekaligus membawa berbagai kebutuhan daerah agar mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan pemerintah pusat.
Eva Dwiana mengikuti Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Forum itu mempertemukan wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia dengan persoalan pembangunan yang tidak seragam. Ada daerah yang bertumpu pada sektor industri, pariwisata, perdagangan, maupun jasa, sementara daerah lainnya menghadapi tekanan pelayanan publik dan persoalan perkotaan dengan karakter yang berbeda.
Perbedaan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan APEKSI menilai kebijakan nasional perlu memberikan ruang yang lebih proporsional bagi pemerintah daerah. Kapasitas fiskal, jumlah penduduk, struktur perekonomian, luas wilayah, hingga beban penyediaan layanan masyarakat berbeda antara satu kota dengan kota lainnya. Karena itu, pendekatan kebijakan yang sama untuk seluruh daerah dinilai belum tentu menghasilkan dampak yang sama.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah usulan untuk memperkuat keselarasan program pemerintah pusat dengan prioritas pembangunan pemerintah kota. Harmonisasi kebijakan dinilai diperlukan agar berbagai ketentuan nasional tidak hanya berjalan pada tingkat regulasi, tetapi benar-benar dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Perhatian utama dalam pembahasan tersebut salah satunya tertuju pada kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan amanat otonomi. APEKSI mendorong evaluasi dan penyempurnaan skema Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).
Skema transfer dari pemerintah pusat diharapkan semakin memperhitungkan kemampuan keuangan setiap pemerintah daerah, karakteristik wilayah, beban pelayanan masyarakat, serta kebutuhan pembangunan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar daerah memiliki dukungan pembiayaan yang lebih seimbang dalam menjalankan berbagai program prioritas.
Persoalan kemampuan fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan keuangan pemerintah kota berkaitan langsung dengan kesinambungan layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanganan persoalan perkotaan, hingga kecepatan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat.
APEKSI juga memberikan perhatian terhadap fleksibilitas pengelolaan APBD, komposisi belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan terkait pembiayaan aparatur dinilai perlu tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal riil setiap pemerintah kota agar tidak mengurangi porsi anggaran yang dibutuhkan untuk pelayanan dan pembangunan.
Kebijakan yang terlalu seragam berpotensi memberikan tekanan berbeda bagi setiap daerah. Pemerintah kota dengan ruang fiskal terbatas dapat menghadapi pilihan yang semakin sempit ketika harus membiayai belanja wajib sekaligus menjalankan program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Sebaliknya, ruang fiskal yang lebih fleksibel, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas, dinilai dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas anggaran berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakatnya. Dengan cara tersebut, otonomi daerah dapat diterapkan secara lebih substantif dan tidak berhenti pada pembagian kewenangan administratif.
Keterlibatan Eva Dwiana dalam forum APEKSI juga menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah kota lainnya. Pertemuan antarkepala daerah membuka kesempatan bertukar pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, pembangunan kota, hingga cara menghadapi keterbatasan fiskal.
Forum APEKSI sekaligus berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat. Aspirasi daerah yang dihimpun dalam forum tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional sehingga implementasinya tidak mengabaikan keragaman kemampuan dan tantangan masing-masing kota.
Koordinasi pusat dan daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan pembangunan berjalan efektif. Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menentukan arah dan sasaran nasional, sedangkan pemerintah daerah membutuhkan ruang yang memadai untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan karakter wilayahnya.
Bagi Bandar Lampung, penguatan kapasitas fiskal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semakin sehat ruang anggaran pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam menentukan program prioritas tanpa mengabaikan prinsip tata kelola keuangan yang bertanggung jawab.
Melalui forum APEKSI di Solo, aspirasi mengenai penguatan fiskal daerah kembali mendapat ruang untuk disampaikan secara kolektif. Harapannya, hubungan pusat dan daerah dapat semakin selaras sehingga otonomi tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga didukung kemampuan fiskal yang memadai untuk menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan perkotaan yang lebih berkualitas.