Cilacap – Potensi desa ibarat “mutiara yang belum diasah”. Kekayaan alam, budaya, tradisi, hingga aktivitas keseharian masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi apabila dikelola secara tepat. Untuk mengubah potensi tersebut menjadi prestasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendampingi 40 calon desa wisata di Kabupaten Cilacap agar mampu membangun pariwisata berbasis masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
Pendampingan itu diawali melalui Bimbingan Teknis Tata Kelola Desa Wisata yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah di Balai Pertemuan Kampung Prapen, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Selasa (28/7/2026). Mengusung tema “Sinau Bareng: Membangun Desa Wisata, Potensi Desa Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan tersebut membekali perangkat desa dan pengelola wisata dengan pengetahuan mengenai kelembagaan, pelayanan, pengemasan potensi lokal, promosi, serta pengembangan destinasi yang berkelanjutan.
Pengelola Layanan Operasional Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah, Cahyo Nugroho, menjelaskan bahwa Cilacap dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan bimbingan teknis karena pemerintah daerahnya dinilai telah memiliki kesiapan dalam mendata dan memetakan desa-desa potensial. Pemetaan tersebut menjadi langkah penting agar pendampingan dapat disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, dan keunggulan masing-masing wilayah.
“Cilacap telah mempersiapkan data desa-desa yang akan dicanangkan sebagai desa wisata. Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten memberikan pendampingan teknis agar desa memiliki bekal yang cukup dalam membangun tata kelola wisata yang baik,” ujarnya.
Menurut Cahyo, pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau pengelola destinasi. Keberhasilannya membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, kelompok sadar wisata, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap sektor pariwisata. Kolaborasi diperlukan agar manfaat kegiatan wisata tidak berhenti pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh warga.
Dalam kegiatan tersebut, Disbudparekraf Jawa Tengah melibatkan Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah dan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Jawa Tengah. Keduanya bertugas sebagai narasumber sekaligus mitra yang membagikan pengalaman praktis mengenai pembentukan organisasi, pembagian peran, pengelolaan produk wisata, pelayanan pengunjung, hingga penyelesaian kendala yang kerap muncul di lapangan.
“Transfer pengalaman dari para pelaku desa wisata sangat penting. Harapannya, perangkat desa dan pengelola wisata mampu membangun organisasi yang kuat sehingga pengembangan desa wisata dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Cahyo.
Program tersebut tidak berakhir setelah pelaksanaan bimbingan teknis. Pemerintah provinsi telah menyiapkan pendampingan lanjutan dengan sistem hibrida, yakni memadukan pertemuan daring dan tatap muka. Sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah juga akan dilibatkan sebagai mitra untuk membantu desa menyusun perencanaan, memperkuat sumber daya manusia, dan mengembangkan inovasi sesuai potensi lokal.
Pendampingan berkelanjutan itu menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target pembentukan 1.000 desa wisata hingga 2029. Target tersebut diharapkan dapat memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perdesaan sekaligus menjaga kelestarian budaya, lingkungan, dan tradisi masyarakat.
Narasumber dari Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah, Sutriyani, menilai sebuah desa tidak harus mempunyai objek wisata berskala besar untuk menarik pengunjung. Cerita lokal, tradisi, kuliner, kerajinan, pola kehidupan warga, dan kegiatan produksi masyarakat dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang bernilai.
“Desa wisata tidak harus memiliki objek wisata spektakuler. Kearifan lokal, tradisi, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari dapat menjadi daya tarik apabila dikemas dengan baik dan dipromosikan secara tepat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia harus dibangun sebelum desa berlomba menghadirkan fasilitas fisik. Masyarakat perlu memiliki kemampuan mengelola potensi, memberikan pelayanan yang ramah, menjaga kebersihan, menyusun paket wisata, serta memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan keunggulan desa kepada calon wisatawan.
“Yang paling penting adalah membangun kualitas SDM dan kemauan masyarakat untuk bergerak bersama. Setelah itu, teknologi digital dapat dimanfaatkan agar potensi desa semakin dikenal luas,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga turut mendukung langkah tersebut. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disparpora Kabupaten Cilacap, Ida Farida, menyampaikan bahwa daerah itu telah memiliki 19 desa wisata yang ditetapkan melalui pembaruan surat keputusan pada akhir 2025.
Cilacap awalnya diminta mengusulkan 30 calon desa wisata untuk mendukung target pemerintah provinsi. Namun, antusiasme pemerintah kecamatan dan desa membuat jumlah usulan meningkat menjadi 40 desa. Potensi yang diajukan pun beragam, mulai dari kekayaan alam, budaya, produk ekonomi kreatif, hingga pengembangan berbasis teknologi digital.
“Kami meminta setiap kecamatan mengusulkan desa yang memiliki potensi, baik potensi alam, budaya, ekonomi kreatif maupun digital. Responsnya sangat baik sehingga terkumpul 40 usulan desa wisata,” ujarnya.
Seluruh usulan tersebut telah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui untuk memperoleh fasilitasi pendampingan. Bimbingan teknis di Kroya menjadi tahapan awal agar pengelola dari setiap desa memahami prinsip pengembangan destinasi, pembentukan kelembagaan, standar pelayanan, pemasaran, dan strategi menjaga keberlanjutan usaha wisata.
“Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh melalui bimtek ini, kami berharap proses pendampingan di lapangan akan berjalan lebih efektif sehingga setiap desa mampu mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ida.
Melalui kolaborasi pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, dan masyarakat, 40 calon desa wisata Cilacap diharapkan tidak sekadar memperoleh status administratif. Desa-desa tersebut dipersiapkan menjadi destinasi yang memiliki pengelolaan kuat, identitas khas, dan kemampuan memberikan manfaat ekonomi tanpa meninggalkan kelestarian budaya serta lingkungan setempat.