Semarang – Di tengah besarnya tantangan backlog perumahan nasional, Jawa Tengah disebut mulai menunjukkan arah yang lebih terukur. Ibarat fondasi yang telah disiapkan sebelum rumah dibangun, provinsi ini dinilai memiliki kesiapan lebih matang untuk menjalankan Program Kolosal Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Penilaian itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (18/5/2026).
Menurut Fahri, kesiapan Jawa Tengah terlihat dari kualitas sistem database perumahan yang dianggap paling tertata dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia. Basis data yang terstruktur dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat implementasi program perumahan nasional yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah.
“Jawa Tengah termasuk yang cukup siap karena database-nya paling bagus. Ke depan, dengan penguatan basis data dan kelembagaan yang ada, sementara regulasi teknis disiapkan pemerintah, Jawa Tengah bisa menjadi yang paling cepat,” ujar Fahri usai pertemuan.
Ia menjelaskan, Program 3 Juta Rumah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, melainkan juga diarahkan sebagai bagian dari transformasi kawasan permukiman dan tata kota di Indonesia. Program berskala besar tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menata kawasan perkotaan secara lebih terintegrasi.
“Di sini angka backlog-nya relatif tinggi. Namun karena sistemnya sudah ada, mudah-mudahan bisa mempercepat eksekusi program-program, terutama penataan kawasan,” katanya.
Fahri juga menyoroti pentingnya validitas data masyarakat penerima manfaat, khususnya mereka yang membutuhkan akses pembiayaan rumah murah. Menurut dia, kebijakan perumahan tidak bisa semata-mata berbasis bantuan sosial, tetapi juga harus membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang mampu mencicil dengan skema ringan.
“Tidak semua orang menginginkan bantuan. Ada juga yang ingin membeli rumah dengan harga murah dan cicilan jangka panjang,” ujarnya.
Lebih jauh, Fahri menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang setara dengan kebutuhan pangan dan sandang. Karena itu, pemerintah berkewajiban menciptakan mekanisme agar masyarakat memperoleh rumah dengan harga terjangkau dan tenor pembiayaan yang panjang.
“Tugas pemerintah menurunkan harganya serendah mungkin dan mengatur mekanisme agar rakyat bisa membeli dengan harga paling murah serta tenor yang paling panjang. Itu yang sedang kami desain,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung penuh program nasional tersebut. Menurutnya, fokus utama saat ini diarahkan pada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kelompok Desil 1 hingga Desil 4.
“Data ini yang kami olah dan kami sampaikan kepada pemerintah pusat sehingga tertarik dengan Jawa Tengah. Karena angka satu juta backlog tersebut benar-benar merupakan kelompok Desil 1 sampai 4,” katanya.
Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, backlog perumahan di Jawa Tengah untuk kelompok Desil 1–4 tercatat masih mencapai 1.051.656 unit. Sementara secara keseluruhan, berdasarkan data MyPKP, backlog perumahan di provinsi tersebut mencapai sekitar 6,6 juta unit untuk kelompok Desil 1–10.
Untuk menekan angka tersebut, Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat berbagai program intervensi. Pada 2025, penanganan rumah tercatat mencapai 17.510 unit, sedangkan pada 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit melalui dukungan APBD, bantuan desa, hingga bantuan sosial.
Selain itu, realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2025 tercatat sebanyak 7.352 unit, sedangkan hingga Mei 2026 mencapai 30 ribu unit. Di sektor pembiayaan, Jawa Tengah juga menempati posisi tinggi secara nasional dalam realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dengan dukungan kebijakan seperti pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol rupiah dan pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemprov Jawa Tengah berharap akses masyarakat terhadap rumah layak huni semakin terbuka. Sinergi pemerintah pusat dan daerah pun diharapkan mampu mempercepat penanganan backlog perumahan sekaligus menghadirkan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat.