Jakarta – “Bermanfaat atau tidak?” Pertanyaan sederhana itu dilontarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada para buruh, namun gaungnya mencerminkan evaluasi besar terhadap program strategis nasional. Dalam sebuah kesempatan dialog terbuka, Prabowo secara langsung meminta tanggapan pekerja mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah disiapkan pemerintah.
Momen tersebut terjadi dalam agenda pertemuan dengan kalangan buruh pada Jumat (1/5/2026), di mana Prabowo menyoroti pentingnya memastikan program yang dirancang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program MBG sendiri menjadi salah satu janji utama yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan termasuk pekerja berpenghasilan rendah.
“Kalau tidak bermanfaat, kita harus perbaiki. Kalau bermanfaat, kita lanjutkan dan tingkatkan,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di hadapan para buruh.
Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan evaluatif yang ingin diambil pemerintah, yakni berbasis umpan balik langsung dari masyarakat. Para buruh yang hadir pun memberikan respons beragam, sebagian menyatakan program tersebut membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari, sementara lainnya menilai implementasinya masih perlu diperbaiki agar lebih merata.
Program MBG dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan asupan nutrisi yang lebih baik, diharapkan para pekerja dapat bekerja lebih optimal dan mengurangi risiko kesehatan jangka panjang. Namun, tantangan distribusi dan pengawasan kualitas makanan masih menjadi sorotan dalam pelaksanaannya.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai langkah Prabowo yang turun langsung menanyakan efektivitas program merupakan sinyal positif. Pendekatan ini dianggap dapat mempersempit jarak antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat.
“Evaluasi berbasis pengalaman langsung masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas,” kata seorang analis kebijakan sosial.
Di sisi lain, serikat buruh juga menekankan pentingnya keberlanjutan program serta transparansi anggaran. Mereka berharap program MBG tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja.
Selain itu, koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar. Tanpa sistem yang solid, program berisiko mengalami ketimpangan akses di berbagai wilayah.
Dengan berbagai masukan yang diterima, pemerintah diharapkan mampu menyempurnakan implementasi program MBG. Dialog langsung seperti ini dinilai menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh buruh dan masyarakat luas.