Pasuruan – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kota Pasuruan “mengetuk pintu” pusat dengan membawa proposal besar bernilai ratusan miliar rupiah demi mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai krusial bagi denyut ekonomi kota.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, memaparkan langsung usulan prioritas pembangunan senilai Rp226,3 miliar dalam pertemuan strategis di Gedung Gradhika Bhakti Praja pada Selasa (28/4/2025). Forum tersebut turut dihadiri anggota DPR RI seperti Ali Mufti dan Eko Wahyudi, serta perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.
Adi menjelaskan bahwa usulan tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas dan mendukung program nasional yang selaras dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto. Fokus pembangunan diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti perikanan, industri logam, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Kami telah memetakan koridor utama yang menjadi urat nadi ekonomi, mulai sektor perikanan, industri logam hingga pariwisata. Semua membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan,” ujar Adi.
Dalam proposal tersebut, Pemkot Pasuruan mengajukan sejumlah proyek strategis, antara lain peningkatan lima koridor jalan utama, pembangunan pasar rakyat, pengadaan bus sekolah, pelebaran jalan nasional, hingga pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di kawasan Tembokrejo dan Petahunan. Tak hanya itu, penataan kawasan kumuh seluas 30 hektare di wilayah pesisir juga menjadi perhatian serius, termasuk pembangunan dua Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ngemplakrejo.
Adi menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam merealisasikan berbagai program tersebut, sehingga dukungan pemerintah pusat menjadi sangat vital.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa terus diperkuat agar pembangunan yang dibutuhkan masyarakat segera terealisasi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ali Mufti menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan Pemkot Pasuruan agar dapat diproses di tingkat kementerian, dengan catatan seluruh persyaratan administrasi harus segera dilengkapi dan prioritas program diperjelas.
“Kami mendukung usulan yang disampaikan, namun tentu harus disesuaikan dengan prioritas dan kesiapan administrasi agar bisa segera ditindaklanjuti kementerian terkait,” ujar Ali Mufti.
Senada, Eko Wahyudi menilai bahwa sejumlah program, khususnya di wilayah pesisir, memiliki potensi besar untuk disinergikan dengan agenda kementerian terkait sektor kelautan dan perikanan.
“Potensi pesisir Kota Pasuruan cukup besar. Ini bisa diintegrasikan dengan program penguatan kampung nelayan dan ekonomi maritim,” kata Eko.
Dukungan terhadap rencana ini juga datang dari masyarakat. Sutrisno, warga Kecamatan Gadingrejo, berharap rencana tersebut tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar terealisasi.
“Kalau jalan diperbaiki dan kawasan pesisir dibenahi, tentu ekonomi warga bisa ikut bergerak. Kami berharap tidak berhenti di usulan saja,” ujarnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mengawal usulan agar dapat masuk dalam realisasi anggaran tahun [2026]. Langkah ini menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan Kota Pasuruan yang lebih merata dan berkelanjutan.